Jakarta – lpkpkntb.com – Pemerintah akhirnya memastikan proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 mulai berjalan.
Baca:Horee!! PPPK Paruh Waktu Bisa Dapat THR 2026? Simak Penjelasan Regulasi Terbarunya
Kepastian ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan teknis yang mengatur mekanisme pembayaran kedua tunjangan tersebut. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur secara rinci tata cara pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
THR Pemerintah
Kebijakan ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh jutaan ASN, pensiunan, serta penerima tunjangan lainnya menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran THR tidak hanya ditujukan bagi ASN aktif, tetapi juga mencakup para pensiunan serta penerima tunjangan yang selama ini menjadi bagian dari sistem penggajian negara.
Baca:Cek Rekening! THR PNS dan PPPK 2026 Diprediksi Cair Lebih Awal, Ini Jadwalnya
Dalam aturan terbaru tersebut dijelaskan bahwa penerbitan PMK 13/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan. Melalui regulasi turunan ini, pemerintah memberikan pedoman teknis yang jelas agar proses pencairan dana dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam pertimbangan aturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah perlu menetapkan pedoman teknis agar ketentuan dalam PP 9/2026 dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, PMK 13/2026 menjadi dasar operasional bagi seluruh kementerian, lembaga, dan satuan kerja pemerintah dalam menyalurkan THR dan gaji tambahan kepada para penerima.
Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 harus dilakukan dalam bentuk uang dan disalurkan langsung kepada para penerima. Sistem pembayaran ini dirancang untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak tanpa melalui proses yang berbelit.
Anggaran pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja. Artinya, setiap kementerian dan lembaga yang memiliki ASN bertanggung jawab mengelola anggaran pencairan tunjangan tersebut sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Sementara itu, bagi lembaga nonstruktural yang tidak memiliki satuan kerja sendiri, pembayaran THR dan gaji ke-13 akan dibebankan pada DIPA kementerian atau lembaga induk yang menaungi lembaga tersebut. Skema ini dibuat untuk memastikan seluruh ASN yang bekerja di berbagai unit pemerintahan tetap mendapatkan hak yang sama.
Dalam kondisi tertentu, jika pembayaran langsung kepada penerima tidak dapat dilakukan karena alasan teknis atau administratif, pemerintah memperbolehkan pembayaran dilakukan melalui bendahara pengeluaran di masing-masing satuan kerja. Mekanisme ini menjadi alternatif agar penyaluran dana tetap dapat dilakukan tanpa menunda hak para pegawai.
PMK 13/2026 juga mengatur secara rinci proses administratif yang harus dilalui dalam pencairan THR dan gaji ke-13. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi penggajian berbasis web maupun desktop yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah. Sistem ini akan menghitung besaran pembayaran secara otomatis berdasarkan data pegawai yang tercatat.
Selain itu, proses pencairan dana juga memerlukan penerbitan dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagai dasar penyaluran dana dari kas negara kepada penerima. Dokumen ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Regulasi tersebut juga mengatur mekanisme khusus bagi satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Dalam hal ini, pembayaran THR dan gaji ke-13 dilakukan dengan mekanisme yang menyesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan BLU yang memiliki fleksibilitas tersendiri dibandingkan satuan kerja pemerintah biasa.
Tidak hanya itu, PMK ini juga menjelaskan tata cara penghentian pembayaran apabila penerima tidak lagi memenuhi syarat, serta mekanisme pembayaran bagi pensiunan dan penerima pensiun yang dilakukan melalui perusahaan pengelola dana pensiun milik negara.
Untuk pensiunan ASN dan penerima tunjangan lainnya, penyaluran dana dilakukan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Kedua perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan dana tunjangan dapat diterima para pensiunan tepat waktu menjelang hari raya.
Pemerintah berharap aturan teknis ini dapat mempercepat proses pencairan THR sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Secara ekonomi, pencairan tunjangan bagi ASN juga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap perputaran uang di masyarakat.
Setiap tahun, pencairan THR ASN memang menjadi salah satu momentum penting bagi perekonomian nasional. Dana yang diterima para pegawai negara biasanya langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari belanja kebutuhan pokok hingga persiapan mudik Lebaran.
Dengan diterbitkannya PMK 13/2026, seluruh petunjuk teknis pencairan THR dan gaji ke-13 resmi mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 4 Maret 2026. Pemerintah pun memastikan seluruh instansi segera menindaklanjuti aturan ini agar proses pencairan dapat dilakukan sesuai jadwal.
Di tengah berbagai harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan ASN, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyalurkan hak para pegawai secara tepat waktu dan transparan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.