Jakarta – lpkpkntb.com – PPPK Paruh Waktu. Isu mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK paruh waktu menjadi perbincangan hangat di kalangan pegawai pemerintah menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah pada tahun 2026. Kehadiran kategori pegawai baru dalam sistem birokrasi Indonesia ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait hak finansial yang akan diterima pada momen hari raya.
Baca:THR 2026 Guru dan Dosen Swasta Wajib Cair! Ini Dasar Hukumnya, Tak Bisa Dicicil
Banyak pegawai yang sebelumnya berstatus tenaga honorer kini telah beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk dalam skema paruh waktu. Kondisi tersebut membuat banyak pihak mempertanyakan apakah mereka juga berhak menerima tunjangan seperti Aparatur Sipil Negara lainnya.
Hingga saat ini, kepastian mengenai pembayaran THR bagi PPPK paruh waktu masih menjadi perhatian utama. Hal ini tidak terlepas dari dinamika regulasi pemerintah terkait tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara yang terus berkembang setiap tahunnya.
Sistem kepegawaian di Indonesia sendiri mengalami perubahan besar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah pengenalan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan.
PPPK paruh waktu merupakan pegawai ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja dengan jam kerja serta beban tugas tertentu. Kategori ini banyak berasal dari tenaga honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mengikuti proses seleksi, namun belum mendapatkan formasi penuh waktu.
Skema ini diterapkan pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap tenaga honorer sekaligus memberikan kepastian status hukum bagi mereka yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintahan.
Perbedaan utama antara PPPK paruh waktu dengan pegawai penuh waktu terletak pada durasi jam kerja serta besaran penghasilan yang diterima. Gaji yang diberikan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan instansi serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa pegawai dalam kategori ini masih menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara. Inilah yang kemudian memunculkan harapan kuat di kalangan pegawai agar mereka juga mendapatkan hak-hak yang sama, termasuk dalam hal pemberian tunjangan hari raya.
Pemerintah sendiri telah menyusun kebijakan fiskal untuk mendukung kesejahteraan aparatur negara pada tahun anggaran 2026, termasuk terkait pembayaran THR. Dasar kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang menjadi landasan hukum pemberian tunjangan keagamaan bagi aparatur negara.
Selain itu, petunjuk teknis mengenai pembayaran tunjangan tahun ini juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang menjelaskan lebih rinci mekanisme pencairan dana tersebut.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa penerima THR meliputi Pegawai Negeri Sipil, PPPK penuh waktu, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Pemerintah biasanya menargetkan agar pencairan tunjangan hari raya dilakukan sekitar tujuh hingga empat belas hari sebelum perayaan Idulfitri.
Pada tahun 2026, pemerintah diketahui menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara. Angka tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Meski demikian, hingga kini belum ada pasal yang secara spesifik menyebutkan skema PPPK paruh waktu dalam regulasi tersebut. Kondisi inilah yang kemudian membuat banyak pegawai masih menunggu kepastian mengenai apakah mereka akan mendapatkan tunjangan hari raya tahun ini.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang mengakui PPPK sebagai bagian dari ASN yang memiliki hak atas penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, implementasi pemberian tunjangan bagi pegawai daerah sering kali dipengaruhi oleh kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Beberapa pemerintah daerah bahkan mulai mempertimbangkan pemberian tunjangan tersebut dengan merujuk pada prinsip keadilan dan pengakuan terhadap kontribusi para pegawai yang telah lama mengabdi di sektor pelayanan publik.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka besar kemungkinan besaran THR yang diterima oleh PPPK paruh waktu akan dihitung secara proporsional sesuai dengan nilai gaji yang tercantum dalam perjanjian kerja mereka.
Ketidakpastian mengenai aturan ini menjadi perhatian serius karena jumlah PPPK paruh waktu yang cukup besar di berbagai daerah di Indonesia. Banyak di antara mereka berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Menjelang Lebaran, kebutuhan ekonomi keluarga pegawai biasanya meningkat cukup signifikan. Oleh karena itu, keberadaan THR sering kali menjadi harapan penting untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan menjelang hari raya.
Selain itu, kepastian mengenai pemberian tunjangan ini juga dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap status baru para pegawai sebagai bagian dari aparatur sipil negara.
Pemerintah selama ini memiliki pola yang relatif konsisten dalam mencairkan THR bagi aparatur negara. Umumnya pencairan dilakukan secara bertahap sekitar dua hingga tiga minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.
Dana tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk instansi pusat dan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bagi instansi pemerintah daerah. Kecepatan pencairan di tingkat daerah biasanya bergantung pada penerbitan peraturan kepala daerah sebagai dasar operasional pembayaran.
Untuk tahun 2026, sinyal pencairan THR sudah mulai terlihat sejak akhir Februari mengikuti jadwal Ramadan yang jatuh lebih awal dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Sambil menunggu kepastian regulasi dari pemerintah, para pegawai PPPK paruh waktu disarankan untuk tetap memantau perkembangan informasi resmi dari Kementerian PANRB maupun Badan Kepegawaian Negara.
Pegawai juga perlu memastikan bahwa dokumen kepegawaian seperti surat keputusan pengangkatan serta surat pernyataan melaksanakan tugas telah tercatat dengan benar dalam sistem administrasi instansi masing-masing.
Koordinasi dengan bagian kepegawaian maupun unit keuangan di tempat kerja juga menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada kendala administratif apabila kebijakan mengenai THR tersebut akhirnya diberlakukan.
Di beberapa daerah bahkan sudah muncul inisiatif untuk menyiapkan anggaran tambahan agar seluruh pegawai dapat menerima haknya secara lebih merata.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, kepastian mengenai THR PPPK paruh waktu tahun 2026 masih menjadi hal yang sangat dinantikan oleh banyak pegawai di Indonesia. Pemerintah pusat saat ini masih terus mematangkan regulasi agar kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menyalahi aturan pengelolaan keuangan negara.
Diharapkan dalam waktu dekat akan ada keputusan resmi yang memberikan kejelasan bagi seluruh PPPK paruh waktu. Dengan begitu, para pegawai dapat memperoleh kepastian mengenai hak keuangan mereka menjelang perayaan Lebaran tahun ini.