Menurut Karemuddin, keberadaan lembaga yang secara terus-menerus melakukan kritik terhadap permasalahan yang ada di Luwu Utara sangat penting. “Memang harus ada lembaga yang selalu melakukan kritik terhadap persoalan di Luwu Utara ini .” Akibat dari tambang ilegal ini, PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Luwu Utara bocor hingga 70%,” ungkap Karemuddin. Rabu (26/2/2025).
Karemuddin mengatakan, akan segera membahasnya dalam rapat DPRD Luwu Utara. “Kami akan membahas surat somasi ini dalam rapat DPRD untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait dengan dampak negatif dari tambang ilegal di daerah kita,” tambahnya.
Forum Komunikasi LSM Pers Kabupaten Luwu Utara berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti masalah tambang ilegal yang diduga telah merugikan negara dan Daerah.
