lpkpkntb.com – Berdasarkan sensus penduduk 2020 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk NTB yaitu 5.320.092 jiwa. dari 10 kabupaten/kota di NTB.
Masyarakat NTB sangat heterogen, religius dan berasal dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, kelompok, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Heterogenitas tersebut menjadikan pola sikap dan pola pikir masyarakat di Provinsi NTB sangatlah beragam.
Baca juga:
ASTAGA! AKAN ADA AKSI KE ITDC, PEMPROV DAN PEMDA LOTENG? KEK MANDALIKA
Untuk itu, ini yang menjadi sebuah tantangan terhadap pengelolaan pemerintahan di provinsi NTB.
Salah satu Putra Daerah yang telah dilantik pada tanggal 19 September 2023. Drs HL Gita Ariadi, M.Si. menjadi tantangan besar terutama temuan BPK atas pemborosan honarium Staf Pasangan Zul-Rohmi.
Hasbi, S.Pd,M.Or. Salah seorang akademisi berpendapat,” Honarium hingga menghabiskan 2 M pertahun merupakan bagin dari pemborosan anggaran, mestinya Pasangan Zul-Rohmi ketika menjabat anggaran tersebut bisa di alihkan ke program lainnya, seperti menambahkan anggaran beasiswa bagi yang kurang mampu maupun yang berprestasi,” terangnya Hasbi.
Baca juga:
Upaya Paksa KPK Melakukan Penggeledahan di Rumah Dinas Mentan
” Keberadaan Staf Khusus selama ini, manfaatnya bagi warga NTB itu seperti apa? mungkin media bisa menanyakan langsung ke nama-nama yang masuk staf khusus Zul-Rohmi. Jangan sampai keberadaannya menambah beban Daerah, tak apalagi tidak sebanding dengan manfaatnya, atau identik balas jasa? ” tanya Hasbi.
Baca juga;
Rekomendasi Tempat Wisata Favorit di Lombok Nusa Tenggara Barat
Kemudian, Iapun menegaskan,” Jika gajinya melebihi honarium tenaga Non-ASN dari Rp 4 juta-Rp 5 juta. Angka tersebut dinilai tinggi. Dengan adanya PJ Gubernur Drs.HL. Gita Ariadi. Hal ini dapat segera di evaluasi, apabila kurang memberikan manfaat, sebaiknya di tiadakan saja, apalagi setiap OPD ada stafnya, kenapa tidak mereka saja yang di fungsikan,” harapnya Hasbi.
Baca juga:
Siapkan Generasi Hebat NTB Melalui Seminar Internasional Kedirgantaraan di Inisiasi Kampus UNU NTB
Dikutip Dari laman Lombokpost. Minggu, (1/10). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB Muhammad Nasir, usai menggelar Exit Meeting dengan BPK NTB, Jumat (29/9). “Itu salah satu yang dibahas,” terangnya.
Selama pertemuan, sejumlah pertanyaan dilayangkan BPK NTB kepada pemprov. Terutama berkaitan dengan kontribusi atau manfaat keberadaan stafsus selama ini. Namun, dirinya tidak membahas itu lebih jauh, lantaran BKD NTB bukan menjadi OPD tempat staf khusus itu bekerja.
” Kalau ditanya tentang kontribusinya, saya tidak bisa menjawab karena selama ini kami (BKD NTB, Red) tidak memiliki staf khusus, yang tahu pasti tentang bagaimana kontribusi mereka, tentu OPD yang memiliki stafsus tersebut,” jelas Nasir yang juga Kepala BKD NTB ini.
Baca juga:
ASTAGA! AKAN ADA AKSI KE ITDC, PEMPROV DAN PEMDA LOTENG? KEK MANDALIKA
