lpkpkntb.com – Keberadaan pupuk bersubsidi menjadi nyawa tersendiri bagi para petani. Namun kuota pupuk subsidi yang hampir habis, membuat para petani kelimpungan, sehingga para petani putar arah kiri dan kanan untuk mendapatkan pupuk, belum lagi masalah harga.
Dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Legewarman, Anggota DPRD Kab.Lombok Tengah, menduga ada persekongkolan dalam menentukan harga pupuk subsidi oleh distributor CV. Fortuna dengan pengecer di Kecamatan Praya Timur dan Pujut. kutip Koranlombok.Id, Selasa, ( 10/1/23).
Lege mengungkapkan, harga pupuk saat ini dijual oleh pengecer Rp 280 ribu perkwintal, namun oleh kelompok tani dijual hingga di atas Rp 300 ribu.
“Ada juga yang Rp 320 ribu, Rp 330 ribu bahkan sampai dengan Rp 350 ribu. Maka dengan adanya hal ini mohon jadi atensi kita bersama,” ungkapnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang 2022 – 2023.
Lebih lanjut Lege menyebutkan, harga tersebut tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (het) yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni, Rp 225 ribu perkwintal untuk jenis pupuk Urea dan Rp 230 ribu untuk NPK.
Sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 menerbitkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi baru Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam PERMENTAN RI No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, HET Pupuk Bersubsidi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Urea: Rp. 2.250/Kg.
2. Za: Rp. 1.700/Kg.
3. SP 36: Rp. 2.400/Kg.
4. Pupuk Organik Granul: Rp. 800/Kg
Page: 1 2
Lalu Ibnu Hajar Ketum Sasaka Nusantara NTB Apresiasi Langkah Gabungan TNI-POLRI, Dalam Hal Ini POLDA…
Lombok Tengah - Organisasi masyarakat (Ormas) Sasaka Nusantara Nusa Tenggara Barat akan melaporkan oknum Kepala…
Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Khasanah di Ngawi telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.…
Lombok Tengah, NTB - Seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, diduga…
Luwu Utara, LP KPK - Sejumlah ibu rumah tangga di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mengeluhkan…
LP KPK Luwu Utara- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu…