Dhito menjelaskan, proyek pembangunan Pasar Wates dikerjakan menggunakan uang rakyat.
Oleh karena itu, dia meminta agar pengerjaannya sungguh-sungguh, terutama menyangkut material.
“Sudah menjadi kepala daerah mengecek setiap pekerjaan (yang menggunakan uang rakyat). Apalagi ini program dari Kemendag,” tuturnya.
“Mau ditaruh di mana muka saya di depan Menteri Perdagangan,” imbuhnya.
Sementara dari Ketua lp-kpk ntb, Suhadayati mengatakan, ” Kalau semua kepala Daerah melakukan sidak seperti yang dilakukan Bupati Kediri, betapa aman dan nyaman nya uang Rakyat karena langsung mendapatkan kontrol dari kepala Daerah ” kata nya.
Ia juga mempertanyakan proyek fisik berupa DAK di NTB apakah Bupati maupun Gubernur NTB sudah melakukan sidak ? terutama Bantuan Fisik DAK untuk Sekolah Bidang SMK, SMA dan SLB, karena beberapa Sekolah belum memasang papan nama PT, UD maupun CV mana yang mengerjakan proyek tersebut, karena masyarakat juga harus tahu berapa anggaran yang akan di habiskan di sekolah yang mendapatkan dana DAK, mengingat ini bantuan langsung dari Pusat, seperti hasil temuan dari LSM Laskar NTB beberapa minggu yang lalu di SMA 11 Mataram belum di buatkan papan nama maupun rambu-rambu di lokasi proyek.
Ia meminta kepada pihak, ” APH dan pejabat terkait atas proyek DAK yang menghabiskan Anggaran miliaran segera di tindak lanjuti dengan baik, kami LP-KPK tetap mengawasi secara independen ” kata Suhadayati.
Ia menambahkan, ” Perlu di ketahui bersama lp kpk hadir dlm pungsi sosial kontrol kaitan kinerja pemerintah sebagai upaya prepentif pencegahan sebelum segala bentuk penyimpangan terjadi untuk itu kepada seluruh lapisan masyarakat agar bermitra dengan lembaga khusus pengawasan satu satu nya sebagai upaya bersama memperkecil grafik” buruk & jahat terhadap penegakkan supremasi hukum khusus nya di wilayah hukum NTB ” tutup nya.
