Insya Allah “untuk internal kita mungkin akan kita bentuk pokmas-pokmas yang mau mengelola sampah dan bisa menghasilkan pendapatan untuk masyarakat, seperti budidaya maggot, daur ulang sampah organik menjadi kompos dan pupuk cair serta mengolah sampah plastik menjadi barang yang bisa digunakan kembali (recycle) saat ini sedang kita kaji sehingga masyarakat khusus nya Kelurahan monjok masyarakat nya dapat meningkatkan ekonomi nya yang lebih, sehat dan bersih (Ujarnya)”.
Hasbi, Ketua [lpkpk Kota Mataram, beberapa tahun lalu di tahun 2019-2020 nama nya program Zero Waste dan ini menjadi program unggulan gubernur alokasi anggaran nya tidak main-main saat itu Bank Sampah Bintang Sejahtera sesuai hasil kajian mengajukan proyek tersebut senilai RP 1,5 Miliar dan anggaran tersebut di realisasikan Gubernur dan ada 50 kelompok yang tersebar di pulau lombok saat itu masuk dalam proyek penggaran dari zero waste, sekarang sudah tahun 2022 anggaran nya bisa jadi meningkat tapi hasil dari anggaran tersebut jauh dari nilai nominal yang di anggarkan, apakah ini juga kurang sosialisasi dari pihak pemerintah itu sendiri atau terjadi krisis implementasi penanganan sampah, Gubernur harus serius menjalankan program unggulan nya jangan setengah-setengah…! segera instrusikan ke para aktor utama seperti Walikota maupun Bupati, terlebih di Kota Mataram sebagai pusat destinasi wisata dan daya tarik dari para pelancong, ini harus bebas dari tumpukan sampah dan banjir, kalau tumpukan sampah banjir dimana-mana bagaimana menjadi NTB Sehat dan Bersih sesuai dengan Misi dari Zul-Rohmi.!]. ( Bie).
Heri, Salah satu pegawai dari PUPR Kota Mataram. [Pelan-pelan kita buka tutup semua selokan dan kita bersihkan sehingga penyumbatan dari sampah bisa berkurang, ini sedang kami lakukan bersama tim dan kita akan buatkan terminal nya sehingga kami mudah untuk mengangkat sampah yang terjaring di terminal tersebut].
Nasrudin Alsan, Wakil ketua lpkpk Kota Mataram, “kemarin saya survey di kecamatan Sekarbile dan kasus nya juga hampir sama dirasakan bukan hanya dikota tapi kabupaten terutama yang dikota-kota (katanya), maka nya kita dorong pejabat publik terutama pihak Eksekutif DPRD Propinsi maupun Kota, untuk kasih insentif ke warga agar tidak buang sampah terutama di saluran-saluran dan di samping itu juga pemerintah membentuk tim khsusus melakukan pendekatan sosial langsung memberikan pemahaman dan menjelaskan dampak dari sampah.
