Sumbawa NTB – Suhadayati mewakili LP-KPK (Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Komda NTB juga selaku Kadiv PPA LP-KPK NTB menegaskan kembali bahwa dirinya mendukung penuh kepada Ketua LP-KPK Kepulauan Tanibar, Maluku, John Solmeda yang sedang berjuang menegakan keadilan yang dihadapkan pada kasus hukum atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Pemkab Kepulauan Tanibar, Maluku.
Hingga kini kasus itu masih bergulir di meja hijau, beberapa waktu lalu, Pemkab Kepulauan Tanibar melayangkan surat somasi (teguran) kepada Jhon Solmeda (Ketua LP-KPK KKT) karena menganggap meneruskan sebuah postingan di twitter ke whatsapp grup Cahaya Tanibar terhadap postingan @2019Pilatus tersebut yang menurutnya hal itu merupakan temuan Lembaga LP-KPK KKT atas indikasi korupsi di proyek Pembangunan Jalan Trans Yaru.
Sebagai bentuk dukungan moril kata Suhadayati, pihaknya pun tak diam, bahkan menurutnya Komda di semua Provinsi siap mensupport/mendukung demi tegaknya keadilan.
“Siap mendukung Bapak Jhon W Solmelda selaku Ketua LP-KPK Maluku yang sedang berjuang demi menegakkan keadilan dan kebenaran di Tanibar. Semangat saudaraku, LP-KPK bersatu semua di seluruh Indonesia,”ujar Suhadayati dengan tegas kepada chibernews.com, Minggu (12/09/2021).
Tokoh perempuan yang dikenal tegas dan ramah ini juga sangat mengapresiasi atas perjuangan John Solmeda mencari keadilan yang sedang dihadapkan pada kasus hukum atas tuduhan atas pencemaran nama baik tersebut harus disupport semua lembaga di tanah air demi tercipta keadilan yang benar-benar lurus.
“Saya sangat mengapresiasi atas perjuangannya dan saya juga berharap semoga semua lembaga/ormas yang ada di seluruh tanah air ikut mensupport/mendukung menegakkan keadilan apapun bentuknya supaya berjalan sesuai dengan keadaan yang semestinya,”katanya dengan penuh harap.
Bukan hanya itu saja, menurut pendapat Suhadayati kasus tersebut dengan data dan berita yang beredar kenapa, ada apa dengan redaksi media yang sudah jelas terbit tidak ada dikasuskan Bupati tersebut kenapa LP KPK jadi sasaran maka pihaknya dalam hal ini seluruh Komda di tanah air akan melaporkan kepada KPK RI dan Kapolri.
Suhadayati yang merupakan Kabid Komnas LP-KPK NTB ini mengaku, kasus ini sejak 2020 belum tuntas malahan pusat minta kepadanya untuk mengadakan koin peduli.
