TKN Prabowo Gibran Penyaluran Bansos Kepentingan Rakyat Miskin, Tidak Boleh Ditunda!

Lpkpkntb.com – Pembagian Bansos tunda dulu. Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sepakat usulan penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) hingga Pilpres 2024 selesai.

“Saya setuju, lebih baik kita tunda sampai Pemilu tuntas,” kata Cak Imin, di Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, Selasa (2/1).

Baca juga:

Disambut Warga Kota Mataram Tim Kampanye Daerah (TKD) Bagi Susu dan Makan Siang Gratis Di Car Free Day Udayana

Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu berpendapat, penundaan Bansos terutama untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan elektoral Pemilu.

Cak Imin juga menegaskan, itu bukan berarti penyaluran Bansos dihentikan, harus tetap dilakukan, asal ada jaminan tidak digunakan untuk kepentingan Pemilu.

“Kalau memang bisa dilaksanakan tanpa ditumpangi pasangan calon, silahkan dilanjutkan. Yang penting ada jaminan bahwa tidak ada Paslon yang menumpangi,” katanya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta pemerintah menunda penyaluran Bansos sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.

Baca juga:

CAWAPRES NOMOR URUT 3 MAHFUD MD GAGAL KE NTB DIKARENAKAN

TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan, demi menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan Capres dan Cawapres tertentu.

“Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Perihal bansos sebaiknya dihentikan selama pemilu ini pertama kali disampaikan oleh pihak TPN Ganjar Mahfudz. Mereka menilai bansos selama pemilu bisa menimbulkan kecurigaan dan disangkutpautkan dengan politik uang.

“Menurut saya, dalam konteks Pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” tambah dia.

Todung juga menyarankan Bawaslu melakukan investigasi saat ada pembagian Bansos saat masa pemilu. Menurutnya, harus dipastikan bahwa bansos ini betul-betul dari pemerintah.