Lebih lanjut Yusril menuturkan, para perumus amandemen UUD NRI 1945 tampaknya telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui badan peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan hasil pemilu itu segera berakhir dan tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut.
kata Yusril, Pasal 24C UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat.
Baca Juga:
Tak Perlu Hak Angket Atas Kecurangan Pilpres Kata Majelis Kehormatan PPP
Kemudian, keberadaan hak angket memang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan mengenai hak angket dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik, tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi obyek pengawasan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur DPR, MPR, dan DPD.
Diketahui Prof Yusril selain menjadi ketua umum partai Bulan Bintang (PBB). Ia juga seorang Pakar Hukum Tata Negara, kata Prof Yusril Ihza Mahendra di berbagai media mengatakan, jalan konstitusional bagi pasangan capres-cawapres yang kalah di pilpres 2024 adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab kewenangan menyelidiki pelaksanaan pemilu sepenuhnya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan DPR. **
