Dikutip Dari laman Lombokpost. Minggu, (1/10). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB Muhammad Nasir, usai menggelar Exit Meeting dengan BPK NTB, Jumat (29/9). “Itu salah satu yang dibahas,” terangnya.
Selama pertemuan, sejumlah pertanyaan dilayangkan BPK NTB kepada pemprov. Terutama berkaitan dengan kontribusi atau manfaat keberadaan stafsus selama ini. Namun, dirinya tidak membahas itu lebih jauh, lantaran BKD NTB bukan menjadi OPD tempat staf khusus itu bekerja.
” Kalau ditanya tentang kontribusinya, saya tidak bisa menjawab karena selama ini kami (BKD NTB, Red) tidak memiliki staf khusus, yang tahu pasti tentang bagaimana kontribusi mereka, tentu OPD yang memiliki staf khusus tersebut,” jelas Nasir yang juga Kepala BKD NTB ini.
BPK NTB tetap meminta pemprov untuk mengevaluasi kinerja dan penggajiannya. Nasir mengaku terkejut, ketika mengetahui fakta puluhan staf khusus digaji sebesar Rp 4 juta-Rp 5 juta. Angka tersebut dinilai tinggi bila dibandingkan dengan gaji tenaga Non-ASN lainnya.
Baca juga:
KNPI Harus Tahu Diri dan Mampu Memberdayakan Diri dan Mengakar
“Untuk gaji mereka saja dalam setahun bisa menghabiskan APBD lebih dari Rp 2 miliar,” tegasnya.
Karena itu, dirinya mendukung apabila Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengeluarkan kebijakan untuk mengatur staf khusus. Menurutnya, keberadaan mereka perlu ditinjau ulang, apakah saat ini masih relevan atau tidak. (*).
