Advertisements
Advertisements
Categories: Artikel

Nasir Terkejut Dengan Gaji Stafsus Pasangan Zul-Rohmi Melebihi 2 Miliar, BPK Minta Pj Gubernur Segera Tinjau Kembali

Advertisements
Advertisements
Advertisements

lpkpkntb.com – Berdasarkan sensus penduduk 2020 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk NTB yaitu 5.320.092 jiwa. dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Masyarakat NTB sangat heterogen, religius dan berasal dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, kelompok, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Heterogenitas tersebut menjadikan pola sikap dan pola pikir masyarakat di Provinsi NTB sangatlah beragam.

Baca juga:

ASTAGA! AKAN ADA AKSI KE ITDC, PEMPROV DAN PEMDA LOTENG? KEK MANDALIKA

Untuk itu, ini yang menjadi sebuah  tantangan terhadap pengelolaan pemerintahan di provinsi NTB.

Salah satu Putra Daerah yang telah dilantik pada tanggal 19 September 2023. Drs HL Gita Ariadi, M.Si.  menjadi tantangan besar terutama temuan BPK atas pemborosan honarium Staf Pasangan Zul-Rohmi.

Hasbi, S.Pd,M.Or. Salah seorang akademisi berpendapat,” Honarium hingga menghabiskan 2 M pertahun merupakan bagin dari pemborosan anggaran, mestinya Pasangan Zul-Rohmi ketika menjabat anggaran tersebut bisa di alihkan ke program lainnya, seperti menambahkan anggaran beasiswa bagi yang kurang mampu maupun yang berprestasi,” terangnya Hasbi.

Baca juga:

Upaya Paksa KPK Melakukan Penggeledahan di Rumah Dinas Mentan

” Keberadaan Staf Khusus selama ini, manfaatnya bagi warga NTB itu seperti apa? mungkin media bisa menanyakan langsung ke nama-nama yang masuk staf khusus Zul-Rohmi. Jangan sampai keberadaannya menambah beban Daerah, tak  apalagi tidak sebanding dengan manfaatnya, atau identik balas jasa? ”  tanya Hasbi.

Baca juga;

Rekomendasi Tempat Wisata Favorit di Lombok Nusa Tenggara Barat

Kemudian, Iapun menegaskan,”  Jika gajinya melebihi honarium tenaga Non-ASN  dari Rp 4 juta-Rp 5 juta. Angka tersebut dinilai tinggi. Dengan adanya PJ Gubernur Drs.HL. Gita Ariadi. Hal ini dapat segera di evaluasi, apabila kurang memberikan manfaat, sebaiknya di tiadakan saja, apalagi setiap OPD ada stafnya, kenapa tidak mereka saja yang di fungsikan,” harapnya Hasbi.

Baca juga:

Page: 1 2

Advertisements
LP-KPK NTB KOMCAB KOTA MATARAM

Recent Posts

Janji Mobil Berujung Petaka! Bu Guru Salsa Jember Terjebak, Video Syur Viral di Medsos

Baru-baru ini, sebuah video tidak senonoh yang melibatkan seorang guru bernama Salsa dari Jember, Jawa…

7 jam ago

Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin Terima Tembusan Surat Somasi dari Forum Komunikasi LSM-Pers Luwu Utara

LP KPK - Luwu Utara Wakil Ketua I DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menerima tembusan surat…

12 jam ago

MUI: Awal Ramadan 2025 Berpotensi Berbeda, Idul Fitri Diprediksi Serentak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengindikasikan potensi perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadan 2025 antara pemerintah…

19 jam ago

Umat Muslim Manggarai wakafkan tanah ke Yayasan sepakat bersama.

Manggarai, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Manggarai menggelar acara ikrar wakaf yang berlangsung khidmat. Acara ini…

2 hari ago

ASTAGA! Proyek Rp70 Miliar Poltekkes Mataram Macet! Forum Rakyat NTB: Ada Kongkalikong?

Mataram, NTB.  Forum Rakyat NTB menggelar hearing ke Poltekkes Kemenkes Mataram guna mempertanyakan kejelasan proyek…

2 hari ago

Di Anggap Tidak Serius 7 Tuntutan Menggema! FK LSM-PERS Luwu Utara Desak Polres Usut Tambang Ilegal hingga Penimbunan BBM

LP KPK, Luwu Utara – Forum Komunikasi LSM - PERS Kabupaten Luwu Utara kembali melayangkan…

2 hari ago