Advertisements
Advertisements
Categories: Artikel

Nasir Terkejut Dengan Gaji Stafsus Pasangan Zul-Rohmi Melebihi 2 Miliar, BPK Minta Pj Gubernur Segera Tinjau Kembali

Advertisements
Advertisements
Advertisements

lpkpkntb.com – Berdasarkan sensus penduduk 2020 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk NTB yaitu 5.320.092 jiwa. dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Masyarakat NTB sangat heterogen, religius dan berasal dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, kelompok, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Heterogenitas tersebut menjadikan pola sikap dan pola pikir masyarakat di Provinsi NTB sangatlah beragam.

Baca juga:

ASTAGA! AKAN ADA AKSI KE ITDC, PEMPROV DAN PEMDA LOTENG? KEK MANDALIKA

Untuk itu, ini yang menjadi sebuah  tantangan terhadap pengelolaan pemerintahan di provinsi NTB.

Salah satu Putra Daerah yang telah dilantik pada tanggal 19 September 2023. Drs HL Gita Ariadi, M.Si.  menjadi tantangan besar terutama temuan BPK atas pemborosan honarium Staf Pasangan Zul-Rohmi.

Hasbi, S.Pd,M.Or. Salah seorang akademisi berpendapat,” Honarium hingga menghabiskan 2 M pertahun merupakan bagin dari pemborosan anggaran, mestinya Pasangan Zul-Rohmi ketika menjabat anggaran tersebut bisa di alihkan ke program lainnya, seperti menambahkan anggaran beasiswa bagi yang kurang mampu maupun yang berprestasi,” terangnya Hasbi.

Baca juga:

Upaya Paksa KPK Melakukan Penggeledahan di Rumah Dinas Mentan

” Keberadaan Staf Khusus selama ini, manfaatnya bagi warga NTB itu seperti apa? mungkin media bisa menanyakan langsung ke nama-nama yang masuk staf khusus Zul-Rohmi. Jangan sampai keberadaannya menambah beban Daerah, tak  apalagi tidak sebanding dengan manfaatnya, atau identik balas jasa? ”  tanya Hasbi.

Baca juga;

Rekomendasi Tempat Wisata Favorit di Lombok Nusa Tenggara Barat

Kemudian, Iapun menegaskan,”  Jika gajinya melebihi honarium tenaga Non-ASN  dari Rp 4 juta-Rp 5 juta. Angka tersebut dinilai tinggi. Dengan adanya PJ Gubernur Drs.HL. Gita Ariadi. Hal ini dapat segera di evaluasi, apabila kurang memberikan manfaat, sebaiknya di tiadakan saja, apalagi setiap OPD ada stafnya, kenapa tidak mereka saja yang di fungsikan,” harapnya Hasbi.

Baca juga:

Page: 1 2

Advertisements
LP-KPK NTB KOMCAB KOTA MATARAM

Recent Posts

KPK, Ayo Turun! Gedung Sekolah di NTB Jadi Ladang Korupsi

Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…

7 jam ago

Gedung Sekolah Jadi Proyek Terkorup? Miliaran Hilang dalam Dugaan Skandal DAK NTB

Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…

9 jam ago

OTT Dikbud NTB: Pejabat dan Uang Rp 50 Juta Diamankan Polisi!

Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…

14 jam ago

Dugaan Proyek Asal Jadi, Jembatan Penghubung Lombok Tengah Hancur Sebelum Selesai

Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…

15 jam ago

Gunung Emas Melimpah di Arab Saudi, Akankah Dunia Berada di Ambang Bencana?

Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…

1 hari ago

Jual Beli Proyek atau Pembangunan? Drama Dana DAK NTB Memanas!

Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…

1 hari ago