Pada 5 November 1997, IMF menyetujui pinjaman dalam bentuk stanby arrangements (sba) senilai 8,34 miliar SDR, tapi yang dicairkan hanya 3,67 miliar SDR.
Indonesia menerima pinjaman pertama kali pada 10 November 1997 senilai 2,2 miliar SDR atau sekitar US$ 3 miliar.
Sedangkan pencairan terakhir pada 2003 sebesar 1,38 miliar SDR yang berlangsung dalam empat tahap masing-masing sebesar 344,06 juta SDR.
Kemudian pada 25 Agustus 1998, Lembaga Moneter Internasional menyetujui pinjaman dalam bentuk extended fund facility (eff) senilai 5,38 miliar SDR namun yang dicairkan hanya 3,8 miliar SDR.
Pada 4 Februai 2000, kembali disetujui sebesar 3,64 miliar SDR dan semua dicairkan.
Pinjaman IMF tersebut tidak dicairkan secara langsung tetapi secara bertahap mulai 1997 hingga 2003. Kemudian, semua utang tersebut sudah lunas pada Oktober 2006.
Pemerintah melakukan pembayaran pokok utang senilai US$ 11,1 miliar sepanjang 2001-2006. Adapun pembayaran terakhir dilakukan pada 12 Oktober 2006 senilai 2,15 miliar SDR.
Setelah pembayaran tersebut, maka utang Indonesia ke IMF lunas.
Adapun, pembayaran beban dan bunga pinjaman berlangsung sejak 1998-2006 senilai 2,1 miliar SDR dengan pembayaran terakhir dilakukan pada September 2006.
Dengan demikian, total pembayaran utang Indonesia ke IMF, baik pokok dan bunga mencapai 13,21 miliar SDR.
Utang Indonesia ke Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) telah dinyatakan lunas di era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Adapun, utang yang dimaksud adalah utang yang ditarik saat Indonesia terpapar krisis keuangan 1997-1998.
Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dia memastikan Indonesia tidak memiliki utang kepada IMF. Pasalnya, utang tersebut telah dilunasi sejak era Pemerintahan SBY.
“Waktu itu sudah dilunasi semua, memang udah lama banget,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR. **
