lpkpkntb.com – NTB – Sudah dua kali Sirkuit Mandalika digunakan untuk menggelar ajang balap motor dunia sekelas WSBK.
Sayang, event berskala internasional itu justru tidak membuat perusahaan pengelola Sirkuit Mandalika, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untung.
MGPA justru disebut-sebut tengah rugi karena menyelenggarakan WSBK.
Ajang balap motor World Superbike (WSBK) bakal dihapus dari kalender di Sirkuit Mandalika. Balapan motor itu rupanya merugikan. dikutip dari detiktoto.
Kemudian, untuk memulihkan kondisi merugi itu, Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia InJourney berencana untuk menghapus WSBK dalam kalender balap di Mandalika.
“Kerugian terbesar itu dari WSBK bukan dari MotoGP, MotoGP dia bisa melakukan biaya operasionalnya tertutup.
Tapi yang WSBK ini dia menunjukkan kerugian,” kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, sebagaimana disiarkan dalam Youtube Komisi VI.
Dony juga blak-blakan menyebut bahwa ajang WSBK tidak menarik. Dengan demikian, sulit mendapatkan sponsor untuk menutup kerugian.
Tak cuma WSBK, penyelenggaraan MotoGP juga membuat MGPA merugi. Bedanya, MotoGP dianggap lebih menarik sehingga masih ada sponsor yang mau berdatangan, sehingga kerugian bisa tertutup.
“Sehingga apa yang kami lakukan, yang kami lakukan adalah melakukan negosiasi untuk menghilangkan WSBK ini.
Sehingga WSBK turun dan tidak memunculkan biaya penyelenggaraan WSBK, eventnya juga tidak menarik secara sponsorship,” imbuhnya Dony.
Dony juga secara jujur menyebutkan bahwa ajang WSBK tidak begitu menarik, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan sponsor dan mengatasi kerugian anggaran yang mereka hadapi.
Pernyataan ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pihak InJourney dalam mengelola ajang WSBK dan memberikan pemahaman tentang alasan di balik keputusan mereka untuk menghapus ajang tersebut dari kalender balap di Sirkuit Mandalika.
Dalam pandangannya, Dony Oskaria menyatakan bahwa jika penyelenggaraan WSBK dihilangkan, hal ini akan membantu mengurangi beban perusahaan. Dengan demikian, kerugian yang timbul tidak akan terus meningkat setiap tahunnya jika ajang tersebut tetap dipertahankan.
Dalam waktu dekat, Dony juga menjelaskan akan segera menghapus ajang WSBK sehingga tidak ada lagi biaya yang terkait dengan penyelenggaraan WSBK yang sebenarnya tidak menarik bagi para sponsor.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa InJourney berusaha untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan meminimalkan kerugian yang terkait dengan ajang WSBK.
Kini, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) melalui anak usahanya Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai operator Sirkuit Mandalika berniat memperbanyak event MotoGP, demi meningkatkan popularitas Mandalika dan bisa menarik lebih banyak sponsor.
Biaya penyelenggaraan WSBK 2023 sebesar Rp58 miliar, jauh lebih tinggi dari biaya yang harus dibayar operator untuk event serupa pada tahun 2022, sebesar Rp49 miliar.
Sementara, Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB Menilai PT. ITDC Gagal Mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Kami Menilai Management ITDC dan Perusahaan Holding nya Mencari Kambing Hitam atas Kegagalannya dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Hal itu diungkapkan Oleh Aktivitas Muda Dan Pelaku Pariwisata NTB Lalu Ibnu Hajar, menurut penilaian kami bahwa selama ini ITDC berjalan sendiri dan tidak pernah mau melibatkan Steak Holder Yang ada di daerah dalam segala hal terutama dalam Pembangunan dan Pengembangan Mega Proyek The Mandalika.
Menyerahkan Hak Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ke Pemerintah Daerah.
Karena Ada Indikasi ITDC sebagai Perusahaan hanya mencari Keuntungan sendiri tanpa melihat kedepan bahwa Pembagunan KEK Mandalika dihajatkan Oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan perekonomian dikawasan NTB dan Indonesia Timur, Khususnya di Sektor Pariwisata.
Apalagi Pariwisata NTB baru Pulih akibat Gempa dan Covid 19.
Senada dengan cuitan, Ketua Dewan Sasak Muda Bersatu (Desak Datu). Menyoroti pernyataan pihak ITDC saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI beberapa waktu lalu.
