Lpkpkntb.com – KODE HAM NTB, Menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah mengabaikan potensi pengusaha atau kontraktor lokal.
Justru banyak proyek-proyek daerah yang dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor asal luar Loteng. “Kami minta Pemda jangan jadikan kontraktor lokal sebagai penonton di daerah sendiri,” kata Ketua HAM NTB, Aliwardana d Praya, Senin (29/1/2024).
Baca Juga:
Bahkan tambah Aliwarda, kesempatan para kontraktor lokal untuk mendapat proyek kegiatan ataupun sekedar ikut tender proyek di daerah selalu diabaikan. Padahal dari sisi kemampuan dan sumber daya, kontraktor lokal juga tidak kalah dari kontraktor luar.
Namun sulit untuk bisa menang tender, karena terbentur beberapa syarat yang diduga syarat tersebut sengaja dibuat untuk menjegal rekanan lokal. “Dari hasil identifikasi, ternyata pengusaha dan kontraktor lokal di Loteng sangat minim sekali bisa mengakses dan mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.
Kalau pun ada rekanan lokal yang ikut bekerja, tapi hanya sebagai subkon bukan sebagai kontraktornya langsung.
“Malah hasil pemenang lelang tahun lalu, dimana kontraktor luar lebih dominan melakukan pekerjaan di Loteng. Seharusnya, rekanan lokal bisa diprioritaskan. Dengan begitu, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh daerah juga,” ucapnya.
Disatu sisi tegas Aliwardana, banyak pengerjaan yang tidak beres dan sering tidak selesai sesuai dengan kontrak oleh kontraktor luar.
“Hal ini supaya dievaluasi oleh bupati dan untuk mengingatkan perangkat dibawahnya agar mengakomodir pengusaha lokal,” ujarnya.
Selain itu, kontraktor Loteng lebih banyak yang mendapatkan pekerjaan di luar Loteng. “Ini tidak boleh terjadi lagi di tahun 2024. Apalagi di tahun ini banyak proyek yang dikerjakan Pemda, seperti halnya di dinas PUPR, dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinas Kesehatan, dinas Pertanian dan dinas lainnya. Jadi Pemda harus prioritaskan kontraktor lokal,” katanya.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…