Skandal Proyek DAK: DPRD NTB Minta Kepala Dikbud Dicopot Segera!
Ia mengungkapkan, adanya dugaan transaksi proyek ini membuat pekerjaan fisik di sekolah terhambat. Oknum pejabat Dikbud diduga masih mengatur rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di sekolah.
”Kendalanya karena ada dugaan pengaturan rekanan, kan ada indikasi transaksional untuk menentukan rekanan itu. Hari ini masih ada yang belum dikerjakan, ada juga yang baru pondasi. Ini kan akhir tahun, bagaimana mau rampungkan pekerjaan sementara waktunya mepet,” sorot pria yang biasa dipanggil Aji Maman ini.
Pengadaan Material Diduga Diambil Alih Dikbud
Maman mencontohkan pengerjaan proyek DAK di SMAN 1 Parado dengan anggaran Rp 1,3 miliar. Menurut informasi yang diterimanya, supplier dan pemenang tender serba kesulitan. Semua material mayor berupa besi, granit/keramik, baja ringan (rangka baja) untuk atap, seng multiroof berpasir, serta cat dibeli dan diambil alih Dikbud NTB. Sementara pemasangan di tempat pekerjaan dikerjakan pemenang tender.
“Batas waktu pekerjaan sampai akhir bulan ini. Sedangkan material mayor yang disiapkan oleh Dikbud seperti besi, rangka baja, seng belum nyampe di lokasi pekerjaan. Kalau keramik sudah ada sebagian yang nyampe,” beber anggota Dapil Bima, Dompu, Kota Bima ini.
Terhambatnya pengiriman material ini menyulitkan pemenang tender untuk merampungkan pekerjaan. Apalagi, hingga akhir pekan lalu material tersebut belum tiba di Bima.
Karena itu, Maman pesimis rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan akhir tahun ini. ”Kan akhir tahun ini, tentu semua pekerjaan harus selesai. Bagaimana mau kejar, sementara sebagian sekolah baru bangun pondasi, ada juga yang baru bongkar atap untuk rehab,” ungkapnya.
Desak APH Turun Selidiki
Pekerja sedang membongkar atap ruangan SMAN 1 Parado yang akan direhab. (Istimewa)
Maman mengatakan, dampak buruk dari molornya pekerjaan ini berimbas pada anggaran DAK tahun depan. ”Tahun ini anggarannya juga berkurang, ini dampak dari tidak bagusnya pengelolaan DAK tahun 2022 dan 2023,” ujarnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan transaksi proyek DAK yang diduga melibatkan oknum pejabat Dikbud NTB. ”Saya minta aparat penegak hukum untuk turun menyelidiki dugaan transaksi proyek DAK di dinas ini (Dikbud),” kata
Maman menegaskan akan terus mengawal realisasi dan progres pengerjaan proyek DAK fisik ini. ”Karena kami di Komisi III, kami akan mengawal terus realisasi DAK ini. Kita lihat realisasi anggaran sejauh mana agar dunia pendidikan ini bisa maju,” tandasnya.
Sebagai informasi, tahun 2024 ini Dikbud mendapat DAK fisik sekitar Rp 99 miliar. Dengan rincian, Rp 69 miliar untuk SMA, sedangkan sisanya untuk SMK dan SLB.
Sebagai warga NTB, pada pemerintahan Iqbal Dinda nanti, masyarakat NTB berharap agar pejabat yang terlibat dalam korupsi dapat disapu bersih.
Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil.
Mereka menginginkan langkah tegas terhadap praktik korupsi agar dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat pembangunan yang merata di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
