lpkpkntb.com – Wacana Gibran menjadi cawapres sebelumnya digaungkan sejumlah kelompok relawan Jokowi. Usulan tersebut berbarengan dengan kemesraan Jokowi dengan Prabowo dalam beberapa bulan terakhir.
Selain itu nama Gibran pun mulai muncul dalam radar sejumlah survei untuk Pilpres 2024.
Pada survei Algoritma Research & Consulting Mei-Juni 2023, Gibran masuk bursa cawapres.
Elektabilitas Gibran 5,2 persen. Ia masih kalah dari sejumlah nama bakal cawapres populer seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Melansir laman CNNIndonesia. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merekam nama Gibran di simulasi 24 nama dan 12 nama cawapres. Pada simulasi 12 nama, elektabilitas Gibran mencapai 9 persen.
Baca juga;
Akhir Cerita Bayi Tertukar di Bogor Bikin Mewek RS Sentosa Buka Suara
Merangkak naiknya elektabilitas Gibran sebagai cawapres bersamaan dengan gugatan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menilai ada rencana besar mengikutsertakan Gibran dalam Pilpres 2024.
Dia menyebut hal itu terlihat dari gugatan syarat usia capres-cawapres yang secara langsung ataupun tidak langsung mengakomodasi Gibran.
Baca juga:
Tanggapan Partai Demokrat Soal Wacana Duet Ganjar-Anies Pilpres 2024
“Rencana besar memang ada, tetapi wakil presiden. Artinya, Gibran tidak akan kesulitan kalau syarat usia dipenuhi MK turun ke 35 tahun,” kata Pangi.
Peneliti ilmu politik Universitas Harvard, Amerika Serikat, Seth Soderborg, menyoroti gugatan syarat usia capres-cawapres yang berbarengan dengan kans Gibran ikut pilpres.
Menurutnya, banyak negara memang telah menerapkan syarat usia capres-cawapres 35 tahun. Namun, kasus di Indonesia bertalian dengan potensi keikutsertaan anak dari presiden
“Di banyak negara itu ya 35 tahun. Kalau itu putusan MK, lebih dekat dengan banyak negara lain,” kata Seth.
Baca juga:
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…