Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menaikkan gaji bagi badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Rincian gaji petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) itu diumumkan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebagai gambaran, dibandingkan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020,
Simak rincian honor atau gaji petugas penyelenggara Pemilu 2024, yang resmi dinaikan pemerintah melalui Kemenkeu RI. Mulai dari PPK, PPS, Pantarlih, KPPS, PPLN, Pantarlih Luar Negeri, dan KPPS Luar Negeri.
Baca juga:
Dowload Surat Lamaran Rekrutmen Pendamping Desa Tahun 2023
Dibuka Pendaftaran Anggota KPPS 2024, Cek syaratnya
Kenaikan gaji itu, melalui Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022. Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.
Dengan demikian honor petugas KPPS tercatat naik dua kali lipat dibanding Pemilu 2019 lalu. Seperti contoh, honor anggota KPPS sebesar Rp.500.000 pada tahun 2019, kini meningkat menjadi Rp1,1 juta.
Dowload Surat Lamaran Rekrutmen Pendamping Desa Tahun 2023
Berikut rincian gaji petugas penyelenggara Pemilu 2024:
1. Gaji PPK Pemilu 2024
• Ketua: Rp1,85 juta naik menjadi Rp2,5 juta
• Anggota: Rp1,6 juta naik menjadi Rp2,2 juta
• Sekretaris: Rp1,3 juta naik menjadi Rp1,85 juta
• Pelaksana: Rp850.000 naik menjadi Rp1,3 juta
2. Gaji PPS Pemilu 2024
• Ketua: Rp900.000 naik menjadi Rp1,5 juta
• Anggota: Rp800.000 naik menjadi Rp1,3 juta
• Sekretaris: Rp800.000 naik menjadi Rp1,15 juta
• Pelaksana: Rp750.000 naik menjadi Rp1,05 juta
3. Gaji Pantarlih Pemilu 2024
• Rp800.000 naik menjadi Rp1 juta
4. Gaji petugas KPPS Pemilu 2024
• Ketua: Rp550.000 naik menjadi Rp1,2 juta (Pemilu 2024) dan Rp900.000 (Pilkada 2024)
• Anggota: Rp500.000 naik menjadi Rp1,1 juta (Pemilu 2024) dan Rp850.000 (Pilkada 2024)
• Satlinmas: Rp500.000 naik menjadi Rp700.000 (Pemilu 2024) dan Rp650.000 (Pilkada 2024)
5. Gaji PPLN Pemilu 2024
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…