Rupa nya Benny tidak mengerti sejak UUD diganti dengan UUD 2002 yang diamandemen itu ideologi Pancasila oleh sebab itu kekuasaan bukan di Permusyawaratan tetapi diperebutkan dengan banyak- banyakan suara kalah menang ,pertarungan kuat-kuatan dengan sistem Presidenseil .
Bukti bahwa Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah:
Pertama, sistem kolektivisme sistem MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR.
Kedua, sistem MPR diganti dengan sistem presidensial yang basisnya individualisme, liberalisme, kapitalisme. Maka kekuasaan dipertarungkan dengan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat kuatan. Maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah.
Dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, tentu ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika.
.
Jadi jelas sistem ini menghabisi Pancasila. Tidak ada lagi permusyawaratan perwakilan. Tidak ada nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ke 4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara.
Ketiga, tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia sila ke 3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan.
Menurut Arief, Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Jadi di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan Yang adil dan beradab”. Dalam sistem presidensial tidak mengenal kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa yang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya.
Bukti menuduh ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila hanya ocehan yang tanpa dasar dan tanpa bukti yang hanya menebar kebencian dan adu domba antar anak bangsa dan pecah belah biasa nya hal de mikian dilakukan oleh antek -antek PKI.
Memang PKI tidak lagi mengusung bendera palu arit tetapi telah berubah menjadi sel -sel yang setiap saat akan mengancam bangsa kita .
Pidato sampah
Pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramadhani sebagai pejabat negara seharus nya berkewajiban menjaga persatuan bangsa tetapi justru melakukan fitnaan pada umat Islam ,rasa nya sudah bukan lagi kita harus diam pernyataan fitna agitasi penuh kebencian ini harus di bawah kerana hukum .Dan umat Islam harus segerah bangkit dan bersatu sebab didepan mata kita sudah bangkit Neo PKI dengan menggunakan Pancasila sebagai alat gebuk .
Oleh Prihandoyo Kuswanto
Anggota Dewan Pakar Pemuda Pancasila . Melalui WAG FTA-R INDONESIA.
