Proses Verifikasi Calon Suplier DAK 2022 Dikbud NTB di Lakukan Secara Transparan dan Objektif

Mataram – www.lpkpkntb.com. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB dengan ada nya kisruh hasil pengumuman verifikasi Suplier dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang SMK, Tahun Anggaran 2022. mendapatkan berbagai spekulasi dari Masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Salah satu Komite Sekolah atas nama, Zabur mengatakan ” Dalam verifikasi suplier yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikbud NTB, ada terindikasi permainan yang dilakukan ketika melakukan verifikasi suplier yang tidak sesuai dengan swakelola tipe 1 , salah satu contoh  yang terjadi di SMKN 1 Janapria Lombok Tengah, dimana sekolah tersebut akan di kerjakan PT. Metro yang beralamat di Mataram” jelasnya.

Ia menyampaikan kekesalan nya ” Dikbud NTB tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan ke publik, dan tidak sesuai juga dengan apa yang di sebutkan dalam  Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022, bahwa dalam pengadaan barang/jasa harus memmberdayakan produk-produk lokal, UMKM, dalam negeri. Namun pada kenyataan nya sekolah tersebut akan di kerjakan oleh PT lintas Kabupaten dan ini baru di SMKN 1 Janapria Lombok Tengah, belum lagi SMK yang lain ” tegasnya.

Dengan ada nya pemberitaan tersebut dari hasil wawancara beberapa hari yang lalu, salah satu Anggota DPRD NTB Komisi V H. Bohari Muslim, dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur, mengatakan ” sesuai Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Juklak Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022 harus mengutamakan pengusaha lokal, jangan sampai ini menjadi opini yang tidak baik di publik” katanya.

Ia mengatakan selaku komisi yang bermitra dengan dunia pendidikan pihaknya memastikan supaya ” sekolah lebih fokus saja meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara Dikbud juga diminta lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan DAK ini, jangan ada dusta diantara mereka ” ucapnya.

Oleh karena itu, DPRD mengajak semua pihak supaya penentuan siapa yang direkomendasikan dinas ini bisa dikawal bersama. Apakah benar ” Dikbud itu melakukan verifikasi, dan tugas kita semua bagaimana mengawasi mereka yang melalukan verifikasi, kalau tidak benar cara verifikasinya itu yang kita awasi,” tutupnya Bohari Muslim.