Mataram – lpkpkntb. Dengan beredarnya issu tentang penundaan Porprov Tahun 2022. Ketua KNPI NTB versi Taufik Hidayat memfasilitasi ” Dialog terbuka Terkait Persoalan Dinamika Olahraga NTB Menuju Sukses PON 2024 Mendatang. Acara tersebut berlangsung di Seafood Sultan Mataram. Senin/05/09/22.
Pada kesempatan tersebut di hadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) NTB, Drs. H. Surya Bahari. Perwakilan pengurus KONI NTB, Kabupaten dan Kota, Perwakilan Ketua Cabor, Akademi Olahraga, Pengamat Olahraga dan Hadir juga Mantan Ketua KONI NTB dua Periode 2009-2014 dan 2014- 2019 H.MNS. Kasdiono S.H.
Wakil Ketua I KONI NTB, Agus mengatakan ” Sesuai dengan kerja Koni bersama Koni Kab/Kota dan kita bersepakat pelaksanaan Propvrop dilaksanakan bulan November tahun 2022. semua Kab/Kota mempersiapkan atletnya untuk di pertandingkan dan mereka berlatih terus walaupun anggaran masih terlihat samar-samar.
Ia juga menyampaikan kami pengurus KONI NTB sudah 2 kali bersurat ke Gubernur NTB meminta audien, tapi sampai saat ini kami belum bisa di fasilitasi padahal kegiatan kejuaraan multi event seperti Porkab, Porkot maupun Porprov, bahkan Pon Sea Games juga itu adalah tugas dari pemerintah itu sendiri, sedangkan KONI hanya sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut, kemarin kami mencoba melakukan komunikasi dengan DPRD Komisi V namun belum ada anggaran ” katanya.
Sementara mantan Anggota DPRD dari Partai Demokrasi sekaligus narasumber tentang dinamika yang terjadi di dunia Olahraga, Ia mengatakan ” Pertama kehadiran kita terpanggil rasa cinta kita kepada dunia olahraga di NTB, kedua forum diskusi ini harus memberikan solusi terhadap segala permasalahan olahraga, ketika tidak boleh saling menyalahkan, dan ke empat tidak boleh ada intrik politik ” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa, NTB ini sudah cukup bagus tapi saya sarankan kepada pemerintah Nusa Tenggara Barat, karena selama ini NTB menyelenggarakan Porprov itu 1 kali dalam empat tahun, sementara ada Provinsi lain menyelenggarakan kegiatan Porprov itu 1 kali dalam 2 tahun, seperti di Jogja, Provinsi Bali maupun Jawa Barat. Ini masukan untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ia juga menyampaikan problematika di olahraga ini kenapa aggaran sampai saat ini belum keluar, apakah dari KONI NTB sendiri kurang melakukan komuniksi sejak awal dengan Kab/Kota, atau memang sudah mulai luntur rasa kepedulian kita terhadap dunia olahraga…?.
“Jangan sampai kita kembali ke titik nol, dan yang kedua usahakan jangan hanya mengandalkan APBD, apabila masih mengandalkan APBD, maka tidak usah dech berkegiatan..! dan untuk mengeluarkan APBD itu juga ada prosedurnya “.
Oleh karena itu kepada teman-teman Pengurus KONI NTB sering-sering membuka diskusi dan melakukan dialog terbuka dengan berbagai pihak terutama para pengusaha, sehingga tidak mengandalkan APBD saja, dan yang lebih penting juga dengan mengadakan dialog terbuka kita bisa mencari solusi.
Sementara Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) NTB Drs. H. Surya Bahari, mengatakan ” Dispora itu adalah bagian dari pemerintah, Pada saat KONI itu mau rapat saya coba telfon Pak Dahlan, ” Bisa tidak saya di undang di rapat itu, namun Pak Dahlan bilang tidak bisa karena ini rapat internal KONI”.
Jadi sebelum nya saya ingin sekali di undang oleh KONI NTB, karena Dispora ini semua masyarakat tahu, bahwa ” Dispora ini adalah wakil dari pemerintah, dan tidak ada Dispora itu tidak peduli dengan olahraga bahkan wajib membantu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ” jelasnya.
