b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu
Selain memiliki tugas dan wewenangnya sendiri, Bawaslu juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. Kewajiban Bawaslu itu tercantum dalam Pasal 96 sebagaimana berikut ini:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Itulah tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota Bawaslu agar pemilu berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran.
d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Itulah tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota Bawaslu agar pemilu berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran.
“Sepanjang pengetahuan saya yang termasuk di dalam undang-undang yang sudah berstatus terpidana, terpidana itu tentunya yang sudah dijatuhi hukuman oleh Hakim,” ujarnya. KPU tunggu surat…
Debat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur perdana untuk Pilkada Jakarta digelar malam ini. detikers bisa menyaksikan live streaming debat perdana ini di detikcom!…
Proyek-proyek besar seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya diperluas dan ditingkatkan. Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka…
“Untuk pelaksanaan Pilkada, (honor) KPPS-nya melalui Surat Menteri Keuangan disetujui sebesar Rp 900 ribu ketua dan Rp 850 ribu anggota,” kata Parsadaan pada Launching Pembentukan…
“Saya dan Bang Doel, kalau siapapun yang berkenan bersedia membantu, terima kasih tidak akan menolak, siapapun,” kata Pramono di RS Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024)….
Adapun panitia di TPS disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Ini Dia 8 Daftar Negara Tanpa Malam, Matahari tidak Pernah Terbenam Pembentukan kelompok penyelenggara…
Dua menteri di kabinet Jokowi tengah mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga…
Dalam hasil itu dinyatakan, kegiatan Gibran tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana Pemilu 2024. Namun, Bawaslu turut melakukan penelusuran…
Baca Juga: Ketua Umum PBB Yusril: Pemimpin Garapan Pencitraan dan Survei, Sesatkan Rakyat! Lengkapnya “Yang paling menarik tentu saja pertanyaan kita semua kalau berhadapan adalah…
Saiful mengatakan, beberapa sikap Presiden Jokowi dianggap sangat merugikan PDIP. Di antaranya, pernyataan “ojo kesusu”, bergabungnya Kaesang Pangarep menjadi Ketum PSI, dan Gibran yang mendapatkan…
Baca juga: Tanggapan Partai Demokrat Soal Wacana Duet Ganjar-Anies Pilpres 2024 Menurut Yoga, posisi Ganjar sebagai Capres terkuat saat ini belum sepenuhnya aman. Ia melihat…
Penelusuran: Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar bahwa pasangan Ganjar dan Ahok maju sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2024 adalah salah. Faktanya, video…
