Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar sikap Surya Paloh Meminta Jokowi Untuk…

lpkpkntb.com –  JAKARTA, Berikut  Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai tak lepas dari kepentingan politik.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, sikap Surya Paloh itu menunjukkan kekhawatirannya karena Jokowi tak pernah memberikan sinyal dukungan buat bakal calon presiden (capres) Partai Nasdem, Anies Baswedan. di lansir Kompas.com.

“Kenapa mereka meminta presiden netral? Ya karena satu, Jokowi tidak kunjung melempar kode ke Anies,” kata Ujang kepada Senin (8/5/2023).
Sejak Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres Pemilu 2024, Jokowi seolah justru menjauhi Surya Paloh alih-alih memberikan dukungan ke bakal capres yang mereka usung.

Hubungan Surya Paloh dan Jokowi pun berulang kali diisukan renggang karena Nasdem hendak mencapreskan Anies di bawah Koalisi Perubahan yang dibangun bersama dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebaliknya, Jokowi berulang kali menunjukkan sinyal dukungan ke sejumlah nama lainnya, seperti bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Jokowi dianggap oleh Surya Paloh memberikan kode-kode, indikasi-indikasi dukungan kepada capres yang lain yaitu kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu kan membuat Surya Paloh meradang,” ujar Ujang.

Atas situasi tersebut, kata Ujang, wajar jika Surya Paloh ingin Jokowi netral terkait Pemilu 2024. Sebabnya, dia khawatir kekuatan politik tak imbang dan berat sebelah.

“Ketika tidak ada dukungan Jokowi untuk Anies dan ada indikasi dukungan Jokowi ke Prabowo dan Ganjar, maka Surya Paloh menginginkan Jokowi netral di tengah agar kira-kira tidak berat sebelah, agar kira-kira pertarungan itu seimbang di Pilpres 2024 nanti,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Ujang, tak ada yang salah dengan pernyataan Surya Paloh soal netralitas Kepala Negara.

Bahwa Presiden harus berdiri di semua kelompok dan golongan dalam menyikapi politik ke depan.