Menurut Amri suplier untuk pengerjaan DAK di SMK N 1 Taliwang yang terdaftar ada kandidat calon supplier dari Kabupaten lain, hal ini menurutnya harus menjadi bahan masukan dan koreksi dari pihak Dikbud agar tetap konsisten memberdayakan pengusaha serta UMKM maupun pekerja lokal.
Ia menegaskan “Untuk lebih bijaknya dalam pelaksanaan proyek DAK ini, Dikbud harus konsisten untuk memberdayakan pekerja dan pengusaha ataupun UMKM lokal, misalkan yang terjadi di SMKN 1 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat , ada suplier untuk jasa instalasi listrik dan jasa pemasangan atap sesuai data yang telah dirilis urutan 1 (satu) nama kandidat yang akan mengerjakan oleh perorangan atas nama Andi Mappeleppui dari Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, tentu ini harus menjadi bahan masukan agar tidak terjadi kecemburuan dari pihak lain “katanya.
Ia menyebutkan agar dalam pengerjaan DAK di SMK di usahakan agar mengutamakan suplier yang terdekat hal itu justru lebih efektif dan efisien dalam proses pengerjaannya nanti, dan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, apalagi Dikbud dapat memfungsikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat sebagai mitra pengawasan dalam mengerjakan DAK, ini akan memperkuat dan mempermudah dalam soal pengerjaan, namun tetap berpegang pada ketentuan dan aturan yang berlaku ” jelasnya.
Amri juga menambahkan agar pihak PPK Dikbud NTB untuk mengambil langkah perbaikan untuk pelaksanaan program DAK ini agar tidak terjadi spekulasi dari berbagai pihak.
“Mohon hal ini di koreksi untuk kebaikan kita semua dalam realisasi DAK ini” ujarnya.
Ia juga berharap agar semua pihak dapat mendorong dan terlaksana nya proses pelaksanaan DAK ini tetap dalam pengawalan dan pengawasan, sehingga hasilnya juga maksmimal, tentu harapan bersama sesuai dengan hasil diskusi pada beberapa minggu yang lalu yakni ” Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan harapan dapat mempercepat pembangunan mutu pendidikan menuju NTB Gemilang ” tutup Amri Ketua KAMMI NTB.
Ketika media lpkpk konfirmasi ke pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Bidang SMK) lewat Whatsapp, I Ketut Suardana mengatakan ” Kami melakukan penilain secara objektif tanpa intervensi siapapun, namun apabila ada suplier terpilih yang notabene nya lintas Kabupaten, itu bukan dari hasil kami atau pilih kasih, tapi yang menjadi tolak ukur penentuan suplier murni dari bobot penilain yang memiliki ranting tertinggi, dan tentunya dokumen juga harus lengkap, jangankan lintas Kabupaten, lintas kecamatan pun bisa kalah kalau bobotnya rendah. Kalau dokumen lengkap serta bobotnya tinggi pasti menang ” tutupnya I Ketut Suardana.
Rabu/24/08/22. [Hasbi].
