Di lansir dari berbagai sumber, Konsumsi BBM Pertalite yang tinggi membuat kuota kompensasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini prediksi akan habis pertengahan Oktober mendatang. Dari kuota kompensasi Pertalite tahun ini 23 juta Kiloliter (KL), hanya tersisa 3,5 juta KL. Sementara kebutuhan satu bulan mencapai 2,5 juta KL.
Peneliti Pusat Studi Energi UGM Saiqa Ilham Akbar di acara diskusi BBM dan Kenaikan harga BBM Bersubsidi, antara Beban APBN, Ketersediaan dan Keberlanjutan di Fisipol UGM turut menyoroti mobil LCGC yang mengkonsumsi RON 90 atau Pertalite.
“Larangan yang paling jelas itu apa, ketika Anda beri kendaraan mobil yang ekonomis (LCGC). Awalnya itu dengan syarat BBM non subsidi di samping tangkinya itu ada tulisan gunakan RON 92 (Pertamax), tapi apa yang terjadi justru pengguna paling banyak Pertalite oleh kendaraan itu. Karena apa larangannya tidak jelas,” kata Saiqa, Kamis (22/9)
Ketika tidak ada larangan dan sanksi yang jelas, maka akan banyak orang yang melanggar. Terlebih disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax terpaut jauh.
“Kalau tidak akan konsekuensi (sanksi) ya akan sulit. Dan itu ya tadi didorong disparitas harganya. Apalagi semakin tinggi disparitasnya (Pertalite) Rp 10 ribu ke (Pertamax) Rp 14 ribu,” jelasnya.
Persoalan BBM ini, menurut Saiqa harus diurai satu persatu. Pertama soal distribusi. Dia menjelaskan bahwa permasalahan tata kelola ini perlu diperhatikan.
“Apakah distribusi BBM bersubsidi dan berkompensasi itu tadi sudah benar-benar bebas dari penyalahgunaan. Pandangan mata pun muncul isi pertalite ke jeriken padahal sudah dilarang. Belum lagi kasus yang besar,” ujarnya.
Persoalan kedua kembali lagi ke disparitas. Kata Saiqa, sangat sulit meminta orang memakai suatu barang dengan harga lebih mahal, sementara nilai kepuasan dan kegunaannya sama.
“Dilarang pun kalau larangannya tidak jelas ya dilanggar. Belum lagi yang Bio Solar dengan Dexlite lebih dari itu,” ucapnya.
Persoalan lainnya adalah mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi bertumbuh, maka aktivitas ekonomi meningkat. Sementara aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang tentu akan meningkat.
Page: 1 2
BMKG menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) siaga bencana hidrometeorologi. BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyebut…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…