Untuk provinsi NTB telah menetapkan target 14 persen untuk angka prevalensi pada tahun 2024 dan 0 persen untuk kemiskinan ekstrem.
Sampai tahun 2023 capaian prevalensj 24,6 persen masih diatas standar angka nasional 21,5 persen . Untuk mencapai program tersebut sangat diperlukan pro aktif kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk melakukan koordinasi kepada OPD di bawah tanggung jawabnya agar secara aktif malakukan kegiatan penanggulangan masala stunting seperti pemberian gizi vitamin makanan yang sehat seperti telur dan buah.
Di NTB sudah ribuan posyandu yang di dirikan untuk menanggulangi masalah stunting.
Masalah stunting erat kaitanya dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan tegak lurus dengan pendidikan dan kesehatan.
Ada cerita pada tahun tujuh puluhan anak jepang umumnya pendek(stunting) untuk mengatasinya pemerintah jepang mengirim putra putrinya untuk sekolah dan nikah dengan orang eropa mereka setelah punya anak harus kembali ke jepang minimal dengan anaknya .Dan sekarang kita lihat orang jepang rata-rata fisiknya besar.
Kita angkat topi pada eks gubernur NTB DR.ZuL yang mengirim putra putri 1000 orang kuliah S2 di eropa mereka harus kembali dengan ilmu untuk membangun NTB dan salah satu indikator kemiskinan IPM (indeks pembangunan manusia) adalah faktor pendidikan.
NTB sekarang berada pada posisi 25 dari 40 provinsi di Indonesia untuk IPM.
