Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Provinsi Kepri Sekretaris BSKDN Ungkap Ini!

lpkpkntb.com – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih mengungkapkan strategi peningkatan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Satu di antaranya dengan memperhatikan penyerapan anggaran agar dilakukan secara proporsional antara triwulan yang satu dengan triwulan lainnya.

Baca juga;

Sambut Permendikbud Terbaru Mengubah Sistem Akreditasi Dunia Pendidikan Tinggi Di Sederhanakan?

Dengan demikian, tidak semua anggaran diserap pada triwulan terakhir.

“Jadi (penyerapan anggaran) terbagi secara baik sistem pengelolaan keuangannya, jangan di triwulan terakhir baru dilakukan penyerapan sebesar-besarnya,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang dilakukan secara hybrid pada Senin, 18 September 2023.

Resmi! Dibuka Penerimaan Perwira Prajurit Karier (Pa PK) Tahun 2023 Cek Syaratnya

Dia melanjutkan, dari data yang dikantonginya, ada kabupaten dan kota di Provinsi Kepri yang dinilai masih perlu meningkatkan penyerapan anggaran di wilayahnya. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 5 dan Kabupaten Natuna dengan nilai 10.

Strategi lainnya yang perlu diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri adalah mencermati kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Kabupaten Kepulauan Anambas misalnya, dokumen perencanaan dan penganggarannya sudah memiliki nilai yang baik sebesar 10,899.

Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya termasuk di tingkat provinsi masih perlu terus ditingkatkan

“Kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran harus didukung dengan sinergitas antara perencanaan, pembangunan daerah, penganggaran serta pelaksanaannya,” jelasnya.

TERBANG BERSAMA KARYA ANAK BANGSA N- 219 MENYONGSONG SEMINAR KEDIRGANTARAAN INDONESIA