lpkpkntb.com – Palestina Selama periode Mandat, banyak rencana pembagian Palestina diusulkan tetapi tanpa persetujuan semua pihak. Pada tahun 1947, Rencana Pembagian untuk Palestina dipilih.
Hal ini memicu perang Palestina 1947–1949 dan menyebabkan, pada tahun 1948, pembentukan negara Israel di bagian dari Mandat Palestina ketika Mandat berakhir. Wikipedia.
Kemudian, Jalur Gaza berada di bawah pendudukan Mesir, dan Tepi Barat diperintah oleh Yordania, sebelum kedua wilayah itu diduduki oleh Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Sejak saat itu muncul usulan untuk mendirikan negara Palestina. Pada tahun 1969, misalnya, Organisasi Pembebasan Palestina mengusulkan pembentukan negara binasional di seluruh bekas wilayah Mandat Inggris. Usulan ini ditolak oleh Israel, karena akan sama dengan pembubaran negara Israel.
Dasar dari proposal saat ini adalah untuk solusi dua negara di sebagian atau seluruh wilayah Palestina—Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967.
Keputusan PBB Tahun 1947
Di tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33 persen di Palestina, dan mereka hanya memiliki 6 persen tanah. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadopsi resolusi 181, dengan menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Banyak yang beranggapan, bahwa titik konflik awal Palestina dan Israel yaitu akibat keputusan PBB pada tahun 1947 ini. Kala itu, PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi dua negara, yakni satu negara Yahudi, dan satu negara Arab menyusul kehancuran sebagian besar warga Yahudi Eropa dalam Holocaust.
Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 55 persen wilayah Palestina kepada negara Yahudi (termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur). Kala itu warga Palestina memiliki 94 persen wilayah bersejarah Palestina sekaligus mencakup 67 persen populasinya.
Dilansir The Guardian, baik Palestina maupun negara-negara Arab tidak menerima pendirian Israel modern. Pertempuran antara kelompok bersenjata Yahudi (beberapa di antaranya dianggap Inggris sebagai organisasi teroris), dan pejuang Palestina meningkat.
Hal ini juga membuat tentara Mesir, Irak, Transjordania, dan Suriah menyerang, setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada Mei 1948. Perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949, menetapkan perbatasan baru secara de facto dengan memberi negara Yahudi tersebut lebih banyak wilayah, dibandingkan dengan diberikan berdasarkan rencana pembagian PBB.
Pasca Nakba
Setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel.
Mesir mengambil alih Jalur Gaza, dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas Tepi Barat. Lalu, pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dibentuk, dan setahun kemudian, partai politik Fatah didirikan.
Perang 6 Hari
Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan Suriah, dan Semenanjung Sinai Mesir selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti “kemunduran” dalam bahasa Arab.
