a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
e. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban: c
11. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan?
a. KPU dan Bawaslu
b. MK dan Presiden
c. KPU dan MK
d. Bawaslu dan MK
e. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota
Jawaban: a
12. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran?
a. Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan
b. Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan
c. Tindak pidana Pemilu/Pemilihan
d. Administrasi Pemilu/Pemilihan
e. Sengketa Pemilu/Pemilihan
a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
e. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban: c
11. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan?
a. KPU dan Bawaslu
b. MK dan Presiden
c. KPU dan MK
d. Bawaslu dan MK
e. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota
Jawaban: a
12. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran?
a. Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan
b. Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan
c. Tindak pidana Pemilu/Pemilihan
d. Administrasi Pemilu/Pemilihan
e. Sengketa Pemilu/Pemilihan
Jawaban: C
14.Sumber dana Kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, kecuali? a. Perusahaan Patungan Pemerintah dan Asingb. Badan Usaha Milik Desac. Warga negara asingd. Partai politike. Pemerintah
Jawaban: d
15.Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah? a. DK Bawaslub. DK KPUc. MKd. DKPP
Jawaban: d
16. DKPP yang merupakan penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum singkatan dari? a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb. Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umumc. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihand. Dewan Kehormatan Penyangga Pemilihane. Dewan Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Jawaban: a
17. Kedudukan kantor KPU terletak di? a. KPU berkedudukan di Jakartab. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesiac. KPU berkantor di Propinsi DKI Jakartad. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakartae. KPU RI di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU Kab Kota di masing-masing Kabupaten Kota Jawaban: b
18. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh? a. KPU Kabupaten Kotab. KPU RIc. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)d. KPPSe. PPS Jawaban: a
19. Yang bukan merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah? a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilub. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPUc. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilud. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU e. Memeriksa dan memutus aduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Jawaban: e
20. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh? a. KPUb. Presidenc. Bawaslud. DPRe. MK Jawaban: b
21. Dalam menjalankan tugasnya, PPK bertanggungjawab kepada? a. KPU Kabupaten Kotab. KPU Provinsic. Bawaslud. Gubernure. Bupati Jawaban: a 22. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah? a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratisb. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritasc. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilud. Menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyate. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien Jawaban: d
23. Apa kepanjangan dari PPK? a. Petugas Pemungutan Kecamatanb. Panitia Pemungutan Kecamatanc. Petugas Pemilihan Kecamatand. Panitia Pemilihan Kecamatane. Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban: d 24. PPK sesuai UU No 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat? a. Provinsib. Kabupaten c. Kecamatan d. Kelurahan E. Desa Jawaban: c
25. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah? a. KPU b. Bawaslu c. KPU, Bawaslu d. KPU, Bawaslu, KPI e. KPU, Bawaslu DKPP Jawaban: e
26. Berapa jumlah anggota PPK setiap kecamatan? a. 3 orang b. 4 orangc. 5 orangd. 6 orange. 7 orang Jawaban: c 27. Dalam UU Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang? a. Umum b. Langsung Rahasia. Jujur dan Adil e. Bebas
Jawaban: e
28. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali? a. Penyusunan kerangka hukum. Hak memilih dan dipilih. Kampanye pemilu yang demokrat. Akses media dan kebebasan berekspresi. Adanya lembaga penyelenggara pemilu Jawaban: d
29. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada? a. Bupati. Bawaslu. Gubernur. KPU Provinsi. Presiden Jawaban: d
30. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali? a. Relawan pengawas pemilu. Pendidikan politik bagi pemilih. Survei tentang pemilihan. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih. Perhitungan cepat hasil pemilihan Jawaban: d.
Demikian informasi contoh soal latihan soal CAT PPK Pilkada 2024 . Semoga beruntung dan Sukses!
(Sa/ya).
