Jakarta, Lpkpkntb.com – Partai Berkarya menggugat KPU ke PN Jakarta Pusat (Jakpus) terkait penundaan Pemilu 2024. Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa pemilu tidak bisa ditunda sesuai arahan Ketum Megawati Soekarnoputri.
“Jadi PDIP ingin demokrasi prosedur ini berjalan sesuai kalender. Tidak ada perubahan, seperti dikatakan Ibu Ketum, bahkan ulang tahun partai Bu Mega berbicara di depan seluruh anggota partai dan disiarkan di media karena risikonya tinggi untuk ngotak-ngatik aturan demokrasi ini,” kata Budiman saat dihubungi, Jumat (7/4/2023) dilansir dari Detik.com..
Budiman menduga Partai Berkarya seperti mencontoh Partai Prima di mana kedua partai ini sama-sama tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Dia menghormati atas upaya hukum tersebut, tetapi tidak setuju bila pemilu ditunda.
“Mungkin Partai Berkarya melihat Partai Prima didukung oleh PN Jakpus mungkin mencoba berspekulasi untuk itu, ya itu saya kira hak warga negara untuk menggugat, tapi menurut saya tidak harus sampai menunda jadwal,” katanya.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa agenda Pemilu pada 2024 nanti sudah sakral. Dia berharap KPU bisa tetap berjalan sesuai dengan rencana.
“PDI Perjuangan tidak ingin agenda ini menunda, pemilu. Karena PDIP melihat ini adalah agenda yang sangat sakral dalam demokrasi, penetapan tanggal sudah dibicarakan partai-partai yang ada di parlemen dan KPU juga sudah berjalan, dan keputusan itu menurut saya KPU tidak perlu sampai pada keputusan penundaan,” katanya.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…