Lpkpkntb.com – Pembahasan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang berjalan. Banyak hal yang dibahas yaitu salah satunya terkait dengan rencana strategis pembanguan masyarakat sekitar kawasan hutan yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Perubahan kawasan industri menjadi peruntukan kawasan industri, perubahan kawasan hutan menjadi lahan pertahanan dan perubahan kawasan hutan menjadi kawasan permukiman rakyat.
Point ke-3 dari pembahasan tata ruang lahan tersebut menuai protes dari Koalisi Pejuang Masyarakat dan Hak Asasi Manusia (KODEHAM NTB) karena dinilai tidak rencana RTRW tersebut tidak adil kepada masyarakat. Kami sudah bertahun-tahun mengusulkan perubahan kawasan hutan produksi menjadi lahan perkumiman rakyat tetapi PANSUS DPRD NTB mengabaikan aspirasi rakyatnya, pungkas Ali Wardana (Ketua KODE HAM NTB).
Baca juga:
Astaga! Forum Pendiri Demokrat Cabut Dukungan untuk Prabowo, SBY Buka Suara
