Lpkpkntb.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta agar menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikburistek) ke depan paham soal pendidikan.
Pemahaman ini menurutnya penting untuk memastikan program pendidikan dapat mengefektifkan anggaran yang tersedia, alih-alih meminta besaran lebih tinggi.
Baca: Seleksi CPNS dan PPPK 2024 Dibuka Juli-Agustus, Dowload kisi-kisi, contoh ebook soal CPNS 2024
Pendapat tersebut disampaikan JK dalam merespons isu turunnya alokasi anggaran pendidikan ke Kemendikbudristek pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025 dan permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mereformulasi acuan belanja wajib (mandatory spending) anggaran pendidikan dari pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi orangnya dulu, apa yang mau dicapai, baru anggaran. Semua tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan di Indonesia. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan ditambah malas lagi mengurusi pendidikan, kacau lah semua ini,” kata JK pada Diskusi Kelompok Terpumpun Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, Sabtu (7/9/2024). Detik.com.
JK menyebut nama-nama tokoh pendidikan. Dia juga menyebut nama Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
“Di belakang pendidikan itu ada the man behind the gun, COO. Saya coba cari siapa menteri pendidikan selama ini. Ki Hajar Dewantara, orang hebat, dengan Taman Siswa cikal bakal prinsip pendidikan kira, Pak Soemantri (Brodjonegoro), Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, semua orang hebat di bidang pendidikan, ada Pak Juwono (Sudarsono), Abdul Malik Fadjar, semua ahli pendidikan, Muhadjir Effendy, Pak (Mohammad) Nuh (eks) rektor ITS, Anies (Baswedan) (eks) rektor (Universitas) Paramadina,” sambungnya.
“Dan ada Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” katanya.
JK mencontohkan, dalam membangun perusahaan, hal pertama yang perlu disiapkan yakni orang terbaik, kemudian programnya, lalu anggarannya. Untuk itu, ia menilai anggaran bukan hal pertama yang diperhitungkan, tetapi orang yang tepat untuk memimpin dan melaksanakan program, dengan mengefektifkan penggunaan anggaran.
Analogi tersebut menurutnya juga berlaku di bidang pendidikan Indonesia.
“Pemerintah yang datang tolonglah, dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau rupiah sekian triliun dikasih, akan hancur-hancuran kalau tidak ngerti pendidikan,” ucapnya.
“Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki. Percuma kalau bicara anggaran sekian tanpa ornag yang me-manage anggaran itu dengan baik,” ucapnya.
