Lpkpkntb.com- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan seleksi guru PPPK yang semula diharapkan menjadi solusi atas minimnya kesejahteraan guru, ternyata makin terlihat karut-marut. “Dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022, nasib para guru khususnya guru honorer belum ada perubahan menuju perbaikan,” kata Satriwan Salim, di Jakarta, Jumat (25/11).
Dia menyebut janji yang pernah diungkapkan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mendiang MenPAN-RB Tjahjo Kumolo untuk pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK ternyata angan belaka. Tercatat pada 2021 hanya 293 ribu yang dapat formasi PPPK, padahal bangsa ini membutuhkan 1 juta guru. “Peringatan Hari Guru Nasional harus dijadikan momentum yang tepat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengevaluasi semua kebijakannya mengenai guru,” tuturnya.
Dalam pandangan P2G, kesejahteraan guru khususnya honorer saat ini masih jauh panggang dari api, padahal negara berutang besar kepada guru honorer, yang berjumlah lebih dari 1 juta orang. “Mereka masih digaji jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata Rp 500 ribu hingga satu juta per bulan,” tegasnya.
Fakta itu tentu jauh dari amanat Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
P2G juga menilai Indonesia mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di lembaga pendidikan selama ini sangat ditopang oleh tenaga guru honorer. Satriwan menyebut hingga 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Sebab, pada 2021 saja negara ini perlu 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional.
“Namun sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari pemda. Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK tetapi tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” bebernya. Dia lantas menyinggung janji manis Mendikbudristek Nadiem dan kemenPAN-RB soal rekrutmen 1 juta guru honorer jadi ASN PPPK hanya tinggal janji saja.
Page: 1 2
BMKG menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) siaga bencana hidrometeorologi. BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyebut…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…