“Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh Pemerintah. Janji mengangkat satu juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang enggak bisa ikut, terkesan diskriminatif,” ucap guru SMA itu. Menurut Satriwan, semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021, tetapi faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga.
Sementara itu, 193.000 guru yang tak dapat formasi tak jelas nasibnya seperti apa. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena telah dipecat Yayasan. “Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung,” ujar Satriwan dilansir dari AntaraNews.com.
Bagi P2G, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi Guru PPPK tahapan ke-3 justru menimbulkan ketidakadilan baru. Sebab, dari 193 ribu guru yang masuk kategori P1, anehnya banyak yang turun level ke P2 dan di bawahnya.
“Semestinya 193 ribu guru itu dahulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi, Pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu P1 belum beres, ini malah membuka prioritas 2 dan 3,” sambung Satriwan. Oleh karena itu, P2G berharap Presiden Jokowi turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi Guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang.
Dia pun mengungkap alasan meminta Presiden Jokowi turun langsung membereskan persoalan guru. Salah satunya, suami Iriana pernah punya warisan baik di masa lalu dalam memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat gubernur DKI Jakarta. “Semoga Pak Presiden juga meninggalkan warisan kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” kata guru Pendidikan Pancasila itu.
(Ron/Abi).
