Saat membedah postur APBD kabupaten/kota dan provinsi di Bangka Belitung, lanjut Tito, ia melihat ada target belanja kepala daerah mencapai Rp900 miliar, namun Rp400 miliarnya digunakan untuk belanja pegawai.
Berarti hanya Rp500 miliar yang digunakan untuk kegiatan lain.
“Jangan-jangan Rp200 miliar-Rp300 miliar untuk kegiatan pegawai lagi, lalu untuk masyarakatnya mana. Ada yang cuma Rp30 miliar, saya bilang ini pasti jalan banyak rusak, gang-gang banyak yang bolong,” ucap Tito.
Tito juga menyinggung daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) kecil yakni di bawah 10 persen dan mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.
Buka Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Cek Link Pendaftaran Sepi Peminat 2023
Dana transfer pusat itu pun separuhnya dipakai untuk belanja pegawai atau membayar gaji.
“Saya cek buka lagi, kira-kira belanja pegawai ada gak yang honorer, jangan sampai didominasi oleh honorer,” jelasnya. (*).
