Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas dua kali perubahan petitum dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Tim Biro Hukum KPK menilai bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan berpotensi merugikan pihak termohon.
Perubahan pertama dilakukan pada 30 Januari 2025, dan perubahan kedua pada 3 Februari 2025 sebagaimana dilansir di berbagai media.
KPK menilai bahwa perubahan yang dilakukan setelah sidang praperadilan dimulai tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Menanggapi hal ini, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa perubahan permohonan tersebut dilakukan untuk memperjelas dan memperkuat argumen hukum yang diajukan.
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan akan memecat 27 kader partainya, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Pemecatan ini diputuskan…
Jakarta – Dalam RDPU hari ini, Maria Yohana Esti Wijayati akrab di sapa My Esti menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi para pelamar Beasiswa Pendidikan Indonesia…
JAKARTA- Informasi dari Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, ada satu bakal calon kepala daerah (bacakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)…
Lpkpkntb.com – Bakal cagub dan cawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sempat bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu terjadi saat kegiatan car…
Lpkpkntb.com – Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut PDIP berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono-Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh…
Lpkpkntb.com – KIM Plus adalah gabungan partai-partai KIM, pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, bersama sejumlah partai politik tambahan. Partai-partai yang sebelumnya tidak tergabung dalam…
Lpkpkntb.com – PDI Perjuangan mengusung Pramono Anung Sekretaris Kabinet dan Rano Karno anggota DPR RI maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Hal ini disampaikan…
Lpkpkntb.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) batal mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon kepala daerah pada pengumuman yang digelar di kantor DPP pada Senin (26/8/2024)….
Lpkpkntb.com – Mataram, Kepolisian Daerah (Polda) NTB terkesan tak serius menangkap apa yang menjadi instruksi dari Presiden RI, Joko Widodo dan Kapolri Jendral Listyo Sigit…
Lpkpkntb.com – Santar diberitakan atas adanya laporan ke Kejati NTB atas dugaan gratifikasi/jual beli jabatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB oleh beberapa media…
Lpkpkntb.com – Keterangan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menduga alasan pencopotan elite PDIP, Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham karena memperpanjang masa kepengurusan DPP PDIP…
Lpkpkntb.com – Ratusan Mahasiswa tersebut menuntut KPK segera memeriksa Cak Imin bersama istrinya yang diduga telah melakukan abuse of power. Ratusan Mahasiswa tersebut tergabung dalam…
Lpkpkntb.com – Santar beredar kabar di publik bahwa pengunduran Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar berkaitan dengan namanya yang sempat disebut-sebut dalam kasus…
Lpkpkntb.com – Menurut Mahfud MD mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bobby Nasution Wali Kota…
Lpkpkntb.com – Partai berlambang kepala banteng itu menggunakan alasan Jokowi sibuk dan menyibukkan diri sebagai pertimbangan partai tidak mengundang Presiden beserta Wakil Presiden dalam acara…
.Lpkpkntb.com – Sejumlah nama baik wajah lama atau wajah baru siap meramaikan pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Hal ini menjadi atensi di Nusa…