lpkpkntb.com – Tidak bisa kita melihat politik itu sepotong atau dua potong. Juga tidak bisa melihat dari dunia medsos, karena tidak semua info terumbar penuh di medsos.
Setelah melihat perjalanan politik dua periode ini, maka tahun 2024 ini bukan lagi pertarungan berebut kekuasaan atau urusan menang kalah, tetapi bagaimana mengembalilan marwah bangsa agar negara ini adil, makmur dan berdaulat di tangan rakyat.
Tidak mungkin seorang SBY yg menjadi presiden dua kali dan juga memiliki sang putra mahkota, dan kekuatan partai yg tidak kecil mau “mengalah” begitu saja , bila semua bukan untuk _tujuan besar_.
Demikian juga tidak mungkin seorang Airlangga Hartarto, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung dan para sesepuh dan dedengkot Golkar serta seluruh pengurus DPD demikian kompak dan aklamasi mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo 2024, padahal Gibran bukan kader partai, bila negara ini dalam keadaan “baik -baik saja”.
Demikian juga tidak mungkin seorang Zulkifli
Hasan Ketum PAN, akhirnya harus menyerah begitu saja saat jagoan yang ditawarkan, yaitu Erick Tohir, harus tereliminasi. Apalagi Erick sudah demikian siap dengan logistik dan tim, apabila dia menjadi cawapres siapapun di tahun 2024.
Demikian juga tidak mungkin , seorang Prabowo Subianto yg juga ahli strategi di dunia ketentaraan , pemilik partai besar, seorang menteri pertahanan yg sudah babak belur di dunia politik, mengambil atau menerima begitu saja Gibran, tanpa pertimbangan -pertimbangan yang matang dengan segala kalkulasinya.
Tidak mungkin juga seorang Yusril Ihsa Mahendra yg di tahun 2019 negur pun tidak sama Pak Prabowo, sekarang bergabung dengan Pak Prabowo dan menerima Gibran sebagai cawapres 2024, bahkan sekjen PBB -lah yg meminang Gibran sebagai cawapres di Solo.
Jangan dikira juga Pak Jokowi dan keluarganya tidak berat melepas Gibran menjadi cawapres Prabowo 2024, karena hari -hari terakhir pun kabarnya Pak Jokowi gamang, dan melarang Gibran utk maju menjadi cawapres. Pak Jokowi tau betapa rakyat yang tidak mengerti akan menghujatnya bila ia izinkan Gibran, namun lagi-lagi setelah dia diingatkan orang2 dekatnya bahwa betapa beratnya ia membangun Indonesia dengan status sebagai “petugas partai” selama 10 tahun ini , maka Pak Jokowi pun akhirnya mengizinkan Gibran mendampingi Pak Prabowo.
Saat semua orang yang tadinya lawan kemudian menjadi kawan dan bisa MENGALAHKAN ego masing-masing, pasti ada yg DITUJU. Apa itu? Megembalikan negara, dan bangsa Indonesia kepada RAKYAT INDONESIA! Bukan di tangan sekelompok orang yang merasa bahwa negara Indonesia merdeka karena keluarganya.
Seorang presiden harus bisa mengambil keputusan penuh siapapun dan apapun partai yg mengusungnya. Seorang presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, bukan pada sekelompok orang atau partai yg mengusungnya. Seorang presiden harus memiliki otoritas penuh atas semua keputusannya. Seorang presiden harus berhak penuh menunjuk siapapun dan ditempatkan di manapun.
10 tahun ini kita seperti melihat hilangnya otoritas seorang presiden, tak pelak di belakang presiden banyak pihak -pihak yg menggunakan lembaga -lembaga penegak hukum untuk menghantam lawan. Dan meski seorang Jokowi bukanlah yg menyalakan api, namun pada akhirnya seorang Jokowilah yang harus menanggung pil pahit dengan berbagai tuduhan dari rakyatnya.
