Malaysia: Doa Rakyat dan Pemimpin

Lpkpkntb.com – Opini– Sebuah institusi pemerintah dari Sultan/Raja bagi orang malaysia adalah sumber keagungan dan kewibawaan. Sultan tidak hanya melambangkan sebuah kepemimpinan dari sebuah negara melainkan merupakan sebuah simbol kebijaksanaan, semangat perjuangan, kesetiaan, ketenangan dan keadilan.

Malaysia disebutkan dalam sejarahnya sebagai sebuah entitas yang terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di tanah melayu.

Baca Juga Kumpulan Opini

Menarik !! ” Berguru Pada IBLIS” dan Maknanya

Sebuah Lompatan Yang Mengubah Segalanya

Dalam memotori kemerdekaan Negara Malaysia Sultan/Raja memiliki peran yang sangat sentral dalam mencapai kemerdekaan karena pada waktu itu dari sejarah penjajahan sebelumnya para Sultan/Raja yang memotori perlawanan atas penjajahan Portugis, Belanda, Jepang maupun Inggris.

Raja/Sultan mengambil posisi didepan dalam mewakili bangsa Malaysia dalam berbagai perundingan, perjanjian maupun usaha pengakuan atas negara lain demi kemerdekaan Malaysia. Terakhir pada saat meraih kemerdekaan dari penjajahan Inggris (Britania Raya) perjuangan kemerdekaan itu dimotori oleh kerajan-kerajaan di seluruh Malaysia hingga pada puncaknya Malaysia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957.

Perjuangan mendapatkan kemerdekaan Malaysia kemudian tidak akan pernah terlepas dari perjuangan Sultan/Raja. Pasca kemerdekaan berlangsung Sultan/Raja tersebut bersepakat membentuk sebuah negara Federasi Malaysia hingga saat ini eksistensi dari Sultan/Raja itu diakui menjadi sebuah negara bagian diantaranya Negara Bagian Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu hingga berjumlah 13 Negara bagian.

Sebagai Negara dengan sistem Pemerintahan Parlementer Kepala Negara di Malaysia dikepalai oleh seorang Raja yang diberi gelar Yang Dipertuan Agong yang sekaligus menjadi Kepala Negara dimana dipilih secara bergiliran dari keluarga kerajaan oleh penguasa turun temurun dari sembilan kesultanan dalam jabatan lima tahun .

Kewenangan Yang Dipertuan Agung di Malaysia hampir meliputi tiga bidang dalam negara yaitu Eksekutif, Legislatif, bahkan Yudikatif. Dalam kondisi politik tertentu ketika pemilihan umum tidak menghasilkan partai dengan mayoritas di parlemen dan gagalnya perundingan pembentukan koalisi maka Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong memiliki otoritas untuk menunjuk Perdana Menteri yang diyakini mampu memimpin mayoritas anggota parlemen.

Dibidang Legislatif otoritas Raja memiliki wewenang dalam memberikan nasehat dalam pembentukan perundang-undangan oleh parlemen dan mampu menetapkan keadaan darurat karena memiliki tools yang kuat karena disaat yang sama bisa menggerakkan angkatan bersenjata di Malaysia serta dibidang yudikatif Raja Malaysia mengangkat hakim pengadilan tinggi dan memberhentikannya serta atas nasehat dari pengadilan bisa memberikan pegampunan, penangguhan hukuman maupun mengurangi hukuman orang-orang yang telah didakwa di pengadilan.

Di Negara-Negara bagian di Malaysia juga hampir memiliki otoritas yang sama, pemerintahan setingkat negara bagian pemerintahan tetap dipimpin oleh seorang Sultan, Raja atau yang di Pertuan Besar dan juga yang di Pertua Negeri sementara ketua pemerintahan Negeri dipimpin oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri.