MATARAM – lpkpkntb, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (Dikbud) sedang sibuk-sibuknya mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK), Salah satu sekolah yang mendapatkan program fisik dari dana alokasi khusus (DAK) SMA Negeri 11 Mataram, Namun hal ini tidak terlepas juga dari dugaan tindak pidana korupsi seperti yang di langsir beberapa media online.
Bahwa telah beredar nya bukti transfer dari RK dengan nominal Rp 75.000.000. Dari dokumen yang diterima media, RK diketahui menduduki posisi strategis dalam sebuah partai di NTB.
yang ayahnya pun salah satu pengurus petinggi partai dan saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi NTB.
RK yang berusaha dikonfirmasi wartawan, berkali-kali melalui sambungan telpon menanyakan bukti transfer tersebut belum memberikan jawaban apapun. Baik melalui pesan instan, telepon WhatsApp hingga telepon biasa.
Lpkpkntb melakukan penelusuran dan lokasi nya tidak jauh juga dari sekertariat lpkpkntb komcab kota mataram, Setelah ditelusuri tempat yang akan di bangun program batuan fisik DAK tersebut adalah bekas dari bangunan rumah dinas DPRD dan sedang dilakukan pemerataan bekas bangunan.
Sesuai data yang di dapatkan,untuk SMA Negeri 11 Mataram, mendapatkan Bantuan Progam Fisik DAK, untuk pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya Rp 386.080.000.
Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya Rp 372.992. 000. Pembangunan laboratorium biologi beserta perabotnya Rp 372.992.000. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya Rp 236.457.000.
Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya Rp 221.497.000. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya Rp 444.306.000. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya Rp 226.193.000.
Pembangunan ruang Kepala Sekolah atau pimpinan beserta perabotnya Rp 216.844.000. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya Rp 290.451.000.
Page: 1 2
BMKG menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) siaga bencana hidrometeorologi. BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyebut…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…