KPK Harus Dalami Fakta Dugaan Fee Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA Negeri 11 Mataram, Dikbud Nusa Tenggara Barat

Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya Rp 229.562.000 dan pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya Rp. 229.628.000.

Setelah di temui media, Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Sunoto yang ditemui untuk ditanyakan peran dari orang yang mendapatkan fee DAK itu mengaku tidak mengenal.

Bahkan, dari 9 proposal dari supplier yang dia terima tidak ada berjenis kelamin perempuan dan juga tidak ada atas nama RK.

[Lanjut] ia menjelaskan, pihak sekolah hanya sebatas mengusulkan supplier dan 9 supplier tersebut sudah diusulkan untuk selanjutnya dievaluasi dan ditentukan oleh dinas. Kalau soal siapa yang mengerjakan nanti kami tidak tahu, kami hanya sebatas mengusulkan,” katanya, Sumber informasi, media GenPI.co.ntb Jumat (5/8).

Kemungkinan, lanjutnya, pembangunan dari DAK fisik itu akan dilakukan pekan depan sekarang masih proses pemerataan bekas bangunan tersebut (Bie).

Dengan beredar nya dugaan fee dana alokasi khusus (DAK) SMA Negeri 11 Mataram, sesuai dengan tupoksi kami lpkpkntb komcab kota mataram, akan segera melakukan koordinasi langsung terutama pihak sekolah kebetulan juga lokasi pembangunan ini tidak jauh dari sekertariat lpkpknb,komcab Mataram. Jum’at /5 Agustus/2022.

Rusman sekertaris Komda NTB, (Ujarnya) ”  kita akan kesana menanyakan langsung atas kebenaran  dugaan fee tersebut dan siapa-siapa supplayer yang di maksud kepala sekolah SMA Negeri 11 Mataram, dan Dikbud NTB ini juga harus tahu dan jangan diam kalau di hubungi media karena ini uang Rakyat  jadi jangan main-main*tegasnya*.

Lokasi di Bangun nya Gedung Sekolah SMA Negeri 11 Mataram -NTB.

Ketika di konfirmasi tim lpkpkntb ke kabid SMA, Drs.H. Lalu Muhammad Khidir., M.Pd, (katanya) ” Untuk masalah Program fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA satu pintu dengan SMK, karena ini satu pintu, maka silahkan bisa langsung ke kabid SMK Pak Muhamad Khairul  Ihwan, S.Pd, MT  *tegas nya* Saya serahkan ke beliau jadi silahkan hubungi beliau saja.

Penasehat LP-KPK NTB, H ARSYAD SE MM, (Tegasnya) ” Dari pada menjadi issu yang akan menimbulkan asumsi-asumsi publik yang kurang etis, Alangkah  baik nya apabila media maupun masyarakat, konfirmasi langsung ke Pihak Dikbud termasuk PPK dll terkait hal ini, khawatir nanti informasi ini akan menghambat dan menambah pekerjaan bagi teman-teman di Dikbud NTB, Karena program fisik ini sangat menentukan nasip dan generasi masa depan Bangsa terutama kebutuhan sarana maupun prasarana di sekolah “*