Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengaudit dan mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dugaan ini terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA, SMK, dan SLB pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Jakarta, – Situasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) semakin memburuk di tahun ini. Skema beasiswa yang awalnya dijanjikan akan diperluas justru membuat bingung para pelamar…
Lpkpkntb.com – Mataram – Kuasa hukum pelapor inisial DV, kembali menegaskan bahwa laporan yang diajukan kliennya (inisial DV), terhadap H. Suhaili Fadhil Thohir atau yang…
Lpkpkntb.com – Mataram – Kuasa hukum pelapor inisial DV, kembali menegaskan bahwa laporan yang diajukan kliennya (inisial DV), terhadap H. Suhaili Fadhil Thohir atau yang…
Lpkpkntb.com – Ormas Sasaka Nusantara NTB Segera Laporkan Pemkab Loteng dan PU Atas Indikasi KKN Dalam Pembangunan Gedung Kantor Bupati Lombok Tengah. Tindakan Pemerintah Lombok…
Lpkpkntb.com – Ada sejumlah SMK yang belum mendapatkan hibah peralatan hasil pengadaan dari program tersebut, meskipun surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan telah…