Menurut Rudy, 9 pengurus yang baru dilantik telah berkomitmen untuk tidak menerima gaji. Ia pun menyarankan agar BPPD dibubarkan, karena dianggap tidak efektif dan justru menambah tumpang tindih dengan lebih dari 30 asosiasi pariwisata yang ada di NTB.
Rudy menyarankan bahwa pembentukan BPPD harus melibatkan pertemuan terlebih dahulu dengan asosiasi-asosiasi yang ada di NTB. “Jangan hanya main tunjuk, harus melibatkan asosiasi terlebih dahulu,” ujarnya saat di hubungi media.
Sementara itu, Dewantoro, anggota BPPD, memberikan tanggapan terkait usulan pembubaran tersebut. Menurut Dewantoro, meskipun ada berbagai asosiasi yang ada di NTB, BPPD masih memiliki peran penting dalam membantu daerah dalam memajukan sektor pariwisata. “Jika memang ada keinginan untuk menghapus BPPD, itu sah-sah saja, namun BPPD sudah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pariwisata daerah,” tegas Dewantoro.
Perdebatan ini mengungkapkan ketegangan antara pihak yang merasa bahwa BPPD perlu ada untuk mendukung pariwisata NTB dan mereka yang berpendapat bahwa organisasi ini justru menambah kerumitan dalam pengelolaan sektor tersebut.
