Lpkpkntb.com – KODE HAM NTB, Menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah mengabaikan potensi pengusaha atau kontraktor lokal.
Justru banyak proyek-proyek daerah yang dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor asal luar Loteng. “Kami minta Pemda jangan jadikan kontraktor lokal sebagai penonton di daerah sendiri,” kata Ketua HAM NTB, Aliwardana d Praya, Senin (29/1/2024).
Baca Juga:
Bahkan tambah Aliwarda, kesempatan para kontraktor lokal untuk mendapat proyek kegiatan ataupun sekedar ikut tender proyek di daerah selalu diabaikan. Padahal dari sisi kemampuan dan sumber daya, kontraktor lokal juga tidak kalah dari kontraktor luar.
Namun sulit untuk bisa menang tender, karena terbentur beberapa syarat yang diduga syarat tersebut sengaja dibuat untuk menjegal rekanan lokal. “Dari hasil identifikasi, ternyata pengusaha dan kontraktor lokal di Loteng sangat minim sekali bisa mengakses dan mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.
Kalau pun ada rekanan lokal yang ikut bekerja, tapi hanya sebagai subkon bukan sebagai kontraktornya langsung.
“Malah hasil pemenang lelang tahun lalu, dimana kontraktor luar lebih dominan melakukan pekerjaan di Loteng. Seharusnya, rekanan lokal bisa diprioritaskan. Dengan begitu, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh daerah juga,” ucapnya.
Baca Juga:
Profil Lengkap Pasangan Calon Presiden, Hampir Seluruhnya Lahir di Pulau Jawa
Disatu sisi tegas Aliwardana, banyak pengerjaan yang tidak beres dan sering tidak selesai sesuai dengan kontrak oleh kontraktor luar.
“Hal ini supaya dievaluasi oleh bupati dan untuk mengingatkan perangkat dibawahnya agar mengakomodir pengusaha lokal,” ujarnya.
