Akuntabilitas Pengawasan di NTB
Untuk di ketahui, dalam Rapat Kerja LP-KPK NTB, mengangkat sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi terutama isu politik maupun hukum yang ada di NTB, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dari Pemerintah Daerah.
Kemudian, pada Rapat kerja membahas tentang pedoman etika yang lebih kuat bagi LP-KPK NTB serta langkah-langkah kolaboratif guna memperkuat peran keberadaan LP-KPK
Di sisi lain, keberadaan LSM ini dapat berperan aktif ditengah Masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dalam membangun swadaya masyarakat yang berkelanjutan tanpa ada kepentingan pribadi dari Anggota.
LP-KPK tidak hanya sebagai forum pembahasan tetapi real action, bagaimana menganalisis setiap persoalan yang ada di lapangan.
oleh karena itu, rapat tersebut bukan hanya sebagai forum pembahasan,
Namun melalui rapat kerja menjadi wadah bagi anggota LP-KPK NTB untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta menyampaikan pandangan.
Untuk itu, pada Rakerda tersebut di harapkan pada masing-masing pengurus Komcab Se-NTB tetap update informasi dan issu mengenai perkembangan terkini, dan menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi potensi yang akan di awasi LSM LP-KPK NTB.
(Xz).
