Sementara Ibnu mencermati dari Berita acara nomor: 2.10/PL.02.2.BA/11/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Sabtu, 21/9/2024. ditandatangani oleh komisioner KIP Aceh Ketua Saiful, dan anggota atas nama Agusni AH, Iskandar Agani, Muhammad Sayuni, Hendra Darmawan, Ahmad Mirza Safwandy, Kahirunnisak. “BA tersebut diduga Cacat demi Hukum, dan bertentangan dengan PKPU RI No 2 tahun 2024.”
“Kemudian Ibnu mengatakan bahwa kandidat Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi merupakan bakal pasangan calon yang diusung oleh gabungan Partai Politik (Kualisi Parpol) yaitu Partai NasDem, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Darul Aceh. Ini partai memiliki kursi di parlement Aceh, kalau lihat dari persen ambang batas kebutuhannya malahan sudah melebihi 20%” Terangnya
“Namun Ibnu menjelaskan bahwa kalau begitu kinerja Komisioner KIP Aceh terkesan dalam menjalankan tugas tidak cermat mempelajari aturan atau regulasi, lihat PKPU RI, SD KPU RI, Qanun Aceh dan lain sebagainya. Dia menilai bahwa atas perbuatan komisioner KIP Aceh dapat diduga melanggar kode etik dan telah menyalahgunakan wewenang dalam jabatan.” Tegasnya
“Lebih lanjut Komda LP-KPK Aceh ketua Ibnu Khatab berpesan kepada penyelenggara negara khususnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Aceh, bagaimana dapat terwujudnya Pilkada Serentak yang damai di Aceh. Kesuksesan Kegiatan Pilkada Serentak, merupakan kesuksesan kita semua dalam berdemokrasi.” Tutupnya [•]
