lpkpkntb.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 menjadi sorotan publik hari ini. Salah satu LSM yaitu Komunitas Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KODE HAM NTB) menyoroti polarisasi pengelolaan DAK Fisik yang tertutup ini.
Baca juga:
Tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB melalaui Kementerian Pendidikan RI mendapatkan suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan jumlah yang sangat fantastis hampir ratusan Milyar rupiah.
Pada tahun sebelumnya juga Pemprov mendapatkan anggaran yang sama.
Ada 2 (dua) hal yang didanai dari DAK ini yaitu untuk fisik sekolah dan yang ke-2 untuk Fasilitator Konsultannya.
Baca juga:
Ratusan Peserta Seminar Nasional, Sertifikasi Profesi Berkompeten Usia Produktif Tahun 2030 UNU NTB
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…