lpkpkntb.com – Keputusan Rehabilitasi terhadap anggota DPRD Loteng RF terlalu prematur .
Kami sepakat jika korban peredaran narkoba di lakukan rehabilitasi karena memang sebagai korban harus di sembuhkan.
Namun tidak serta merta seorang yang di tangkap karena menguasai dan menggunakan narkoba langsung di rehab ada tahapannya .
Kami melihat kasus penangkapan Oknum DPRD ini prestasi Kapolres loteng dan tentu kita apresiasi sekali namun mestinya ada putusan sidang yang menentukan seorang itu harus di lakukan rehab atau tidak.
Saya melihat belum ada sidang soal kasus ini kok tiba tiba ada statemen kasat narkoba bahwa yang bersangkutan sudah di rebah dasarnya apa kira kira ?
Untuk itu kapolres harus menjelaskan statemen anak buahnya tersebut agar tidak menjadi yurisprudensi ke depan .
Saya pernah mengikuti kasus narkoba yang menyeret YH dan AA saat itu mereka memang di rehabilitasi namun terlebih dahulu ada sidang dan di putuskan dalam sidang tersebut untuk menjalani rebah.
Kasus RF ini agak beda dan spesial sekali belum ada sidang kok tiba tiba udah di bawa ke rumah sakit jiwa yang katanya 3 bulan lamanya.
Sekali lagi pak Kapolres harus menjelaskan ini jangan sampai besok kalau ada pelaku yg ketangkap juga meminta perlakuan yang sama .
Sekali lagi kami mendukung Kapolres Irfan membasmi narkoba di Loteng tanpa pandang bulu beliau sama dengan menyelamatkan anak anak bangsa dan ini sebuah hal yang mulia.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…