10. Scan berwarna Transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli; (Wajib)
11. Scan berwarna Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat/derajat 2 (dua) dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri; + Link atau tautan Youtube berisi video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan kondisi fisik pelamar untuk mengetahui kedisabilitasan pelamar secara visual (Wajib)
12. Scan berwarna Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua / Papua Barat (bagi pelamar jenis kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat). (Wajib).
Baca juga;
Sekjen Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Bentuk Tim P3DN
13. Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yg memuat status akreditasi dan program studi pelamar yang berasal dari laman https://banpt.or.id atau surat akreditasi yg dikeluarkan oleh kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada saat tahun kelulusan pelamar. (Wajib)
14. Scan berwarna Surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada e-KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP; (Opsional).
11. Scan berwarna Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat/derajat 2 (dua) dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri; + Link atau tautan Youtube berisi video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan kondisi fisik pelamar untuk mengetahui kedisabilitasan pelamar secara visual (Wajib)
12. Scan berwarna Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua / Papua Barat (bagi pelamar jenis kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat). (Wajib)
13. Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yg memuat status akreditasi dan program studi pelamar yang berasal dari laman https://banpt.or.id atau surat akreditasi yg dikeluarkan oleh kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada saat tahun kelulusan pelamar. (Wajib)
14. Scan berwarna Surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada e-KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP; (Opsional)
Cara Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023
Pendaftaran CPNS 2023 dibuka secara serentak besok, Rabu (20/9). Untuk mendaftar seleksi CPNS ini, peserta diminta untuk membuat akun dahulu di laman sscasn.bkn.go.id.
Mahasiswa PJKR UNU NTB Raih Emas di Jabar Open 2023, Begini Kata Rektor Dr Baiq Mulianah, M.Pd.I
Berikut cara daftar CPNS Kemenkumham 2023:
1. Buka laman resmi SSCASN di https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun
Formasi CPNS Kemenkumham 2023
1. Penjaga Tahanan (Pria)
Gaji: Rp5,71 – 6,26 juta
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah: 115 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur: 89 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat: 82 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara: 76 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan: 55 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan: 47 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Aceh: 37 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Lampung: 34 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur: 32 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Selatan: 31 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten: 31 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau: 30 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat: 28 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat: 25 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta: 21 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Timur: 20 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jambi: 19 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau: 18 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tengah: 18 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham D I Yogyakarta: 18 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Tengah: 17 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara: 16 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Barat: 15 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara: 12 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah: 12 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Balicpns Umum: 10 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Bangka Belitung: 10 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bengkulu: 69 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Malukucpns Umum: 9 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku Utara: 6 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua: 6 fornasi (Putra/Putri Papua Dan Papua Barat)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Barat: 6 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Gorontalo: 5 formasi (umum)
2. Penjaga Tahanan (Wanita)
Gaji: Rp5,71 – 6,26 juta
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat: 4 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten: 3 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur: 3 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur: 3 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara: 3 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat: 3 formasi (Putra/Putri Papua Dan Papua Barat)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Selatan: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham D I Yogyakarta: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Tengah: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara: 2 formasi (umum)
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan: 2 formasi (umum)
Link Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023
Untuk pendaftaran, ada dua link yang bisa digunakan. Pertama, link resmi untuk pendaftaran CPNS di sscasn.bkn.go.id yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional. Kedua, situs resmi Kemenkumham yang dibuat khusus untuk rekrutmen CPNS, yaitu cpsn.kemenkumham.go.id
Baca juga;
CPNS 2023 dibuka September Ini Kisi-kisi Soal TWK, TIU dan TKP Lengkap
Seluruh informasi terkait berkas lengkap dan tahapan seleksi akan diumumkan di dua situs tersebut, termasuk contoh berbagai format surat pernyataan yang harus disertakan dalam proses pendaftaran.
Pendaftaran CPNS 2023 resmi diundur jadi 20 September 2023.
Formasi pendaftaran CPNS 2023 Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham sudah bisa dilihat di laman sscasn.bkn.go.id.
Pastikan untuk terus memantau kedua situs tersebut agar mendapatkan informasi lengkap tentang rekrutmen di Kemenkumham. **
