LOMBOK TENGAH – lpkpkntb, sesuai dengan tupoksi kami sebagai Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Dengan melihat dan mengkaji setiap kebijakan belanja daerah Lombok Tengah, terlihat betapa pro nya kepada kebutuhan dan kemakmuran dari belanja pegawai, tanpa melihat kondisi apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat banyak, Anggaran Tahun 2022 yang dimiliki lombok tengah pada umum nya di kisaran Rp 2,4 Triliunan dan setiap tahun nya meningkat, Rabu /4/ Agustus /2022.
Rusman Hair Sekjen LP-KPK NTB, Mari kita Kaji anggaran belanja Daerah Lombok Tengah diantara:
- Perjalanan Dinas 27 M
- Bahan bakar kegiatan 10 M
- Makan minum rapat 24,9 M
- peralatan kantor, alat tulis 8,4 M.
- peralatan tumah tangga kantor, 867 juta, sudah ada pembelian lagi ada biaya sewa untuk alat rumah tangga home use 577 jt.
- Pengadaan komputer 2,2 M . Di belanja moda lagi kita temukan pengadaan komputer 2,3 M .
- Belanja pakaian, adat tradisi, batik, olahraga untuk ngisi undangan di belikan oleh daerah dengan anggaran kurang lebih 1,3 M .
- Beberapa belanja jasa untuk bayar honorium ASN di beberapa kegiatan.
Di tambah lagi dengan belanja modal kebutuhan pegawai, diantaranya:
- Belanja modal pengadaan Mobil.
- Belanja modal pengadaan Kendaraan.
- Belanja modal pembangaunan Gedung kantor.
- Belanaja modal pembelian Alat rumah tangga.
- Pembelian Alat pendingin
- Pembelian alat rumah tangga (Home use).
Selain menjadi Sekjen di LP-KPK, Rusman Hair selaku Bendahara di salah satu Parpol, Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Barat, ia menambahkan, kalau pemerintah Lombok Tengah berpusat pada kepentingan para pegawai daripada mementingkan akan kebutuhan Masyarakat Lombok Tengah (Loteng), padahal ketika kampanye pasangan *Fathul-Nursiah* waktu itu selalu menyampaikan janji politik nya mengutamakan kepentingan Rakyat banyak.
Kalau pihak eksekutor nya seperti ini, kami berharap kepada para wakil rakyat DPRD Lombok Tengah (Loteng) untuk berani bersuara dan mengambil sikap sehingga program-program kerja pemerintah lebih mengutamakan kepentingan Masyarakat khusus nya masyarakat Lombok Tengah (Loteng) [tutupnya].
Politisi Muda Ketua DPD Perindo Lombok Tengah * Fathurrahman [Menyampaikan sekaligus mengingatkan] “Jangan cepat puas oleh terakomudirnya Pokir yang hanya 0,0001 % dari APBD lombok tengah (Loteng). Karena masih banyak persoalan yang butuh respon cepat dari pemerintah, seperti ; Guru honorer, sekolah ambruk, jembatan ambruk, jalan usaha tani tidak bisa dilewati karena rusak parah, nelayan, peternak menjerit karena mewabahnya penyakit ternak dan sebagainya.
