lpkpkntb.com – Pria kelahiran Blitar, 15 Juli 1969 ini mengawali karier politiknya di Partai Demokrat. Anas hidup dalam transisi Orde Baru menuju Era Reformasi. Ia banyak terlibat dalam membangun sistem pemilu baru. Salah satunya, Anas menjadi anggota tim Revisi Undang-Undang Politik atau Tim Tujuh yang menjadi salah satu tuntutan dalam reformasi 1998.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebentar lagi akan menghirup udara bebas usai dibui karena keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang, Bogor.
Kurungan penjara selama 8 tahun yang dijatuhkan kepada Anas Urbaningrum tak membuatnya getir. Isu soal ancaman Anas untuk membongkar dalang dari kasus Hambalang ini mencuat.
Kabarnya, Anas tak segan akan menguak semua rahasia dari proyek akbar Hambalang ini, termasuk orang yang terlibat di dalamnya.
Anas Urbaningrum sendiri dijadwalkan akan segera keluar dari Lapas Sukamiskin pada April 2023 mendatang. Namun hingga kini, pihak Kementerian Hukum dan HAM belum bisa memastikan tanggal pasti dari bebasnya Anas Urbaningrum.
“Menurut informasi seperti itu (bulan April 2023), tapi untuk tanggal pastinya kami masih menunggu surat keputusan dari pusat,” kata Kadivpas Kemenkumham Jabar Kusnal dalam keterangannya pada Rabu, (01/03/2023) kemarin di kutip lsman suara.com.
Sementara itu, pihaknya akan mencoba memanfaatkan fasilitas peninjauan kembali kedua terkait pencabutan hak politik Anas selama lima tahun pascabebas dari Lapas Sukamiskin. Fasilitas ini akan dipergunakan secara maksimal jika waktunya tepat.
Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menyarankan Anas Urbaningrum meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah bebas dari penjara. Namun, keluarga Anas Ubaningrum menolak saran Andi Arief.
Wakil keluarga Anas dari Blitar, Anna Lutfi, menilai saran Andi Arief sebagai tindakan arogan. Keluarga meyakini Anas merupakan korban kriminalisasi yang didesain SBY.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…